Blitar, NU Online
Sekira 50 anak muda Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan para aktivis Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU se-Jawa Timur, berkumpul di Blitar, hari ini, Sabtu (12/5).
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Pengurus Cabang NU Blitar itu, mereka bakal membahas sejumlah persoalan penting yang dihadapi Jatim dan warga NU pada khususnya. Antara lain, seputar penanganan kasus semburan Lumpur panas PT Lapindo, di Sidoarjo, terutama nasib para korbannya yang hingga kini belum jelas.
<>Ketua PC Lakpesdam NU Blitar Hafidz Luthfi, kepada Kontributor NU Online di Blitar Zakiyatul Mufidah, mengatakan, sebagian besar peserta pertemuan tersebut menginginkan ada pembahasan tentang nasib para korban Lapindo. Karena, mereka juga turut memprihatinkan nasib para korban yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung.
Selain itu, lanjutnya, sebagian besar dari mereka adalah warga nahdhliyin (sebutan untuk warga NU) juga. “Isu yang diangkat adalah korban yang tidak tertangani dengan baik dan menambah angka kemiskinan di Jatim,” ujarnya.
Karena itu, melalui acara yang digelar selama dua hari tersebut, pihaknya berupaya memanfaatkan sejumlah pengurus yang memiliki konsentrasi program di bidang kemiskinan. Diharapkan bisa merumuskan satu program bersama untuk membantu penangananya.
Selain persoalan Lapindo, pertemuan bertajuk “Mencari Formula Gerakan yang Sinergis antar-Lakpesdam NU untuk Keberdayaan Umat di Jatim” itu juga akan membahas isu pendidikan dan upaya memberantas buta aksara di Jatim yang cukup tinggi. “Data terbaru, ada 33.250 santri di Jatim yang tidak tersentuh pendidikan formal,” kata Hafidz.
Menurutnya, fakta tersebut begitu memprihatinkan karena sebagian besar santri di Jatim adalah warga Nahdliyin juga. Lakpesdam NU, tambahnya, yang merupakan bagian dari NU mau tidak mau harus turun tangan langsung dalam mengatasi persoalan tersebut.
Pertemuan wilayah yang merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Lakpesdam NU di Palembang, 14 Desember 2006 silam itu, juga mengagendakan terwujudnya jalinan komunikasi yang efektif antar-lembaga. Dengan demikian diharapkan dapat terbentuk kelompok kerja berdasarkan konsentrasi masing-masing.
“Contoh, di Jombang itu ada Radio Komunitas untuk demokrasi. Di Ngawi dan Lamongan concern pada upaya menciptakan good governance. Di Blitar, Sumenep dan Bangil mengusung gerakan anti korupsi. Banyuwangi dan Pasuruan pada penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia),” urai Hafidz. (rif)
