Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr Masykuri Abdillah menilai, pada dasarnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam upaya membantu penyelesaian konflik di Timur Tengah, terutama konflik antara Palestina dan Israel. Namun, hal itu mesti dilakukan lewat pihak-pihak selain pemerintah.
“Bisa dilakukan melalui gerakan grass root (akar rumput, Red) atau non-pemerintah. Misalnya, kekuatan ulama atau tokoh-tokoh agama kedua belah pihak,” terang Masykuri pada diskusi dan pertemuan Badan Ekesekutif Mahasiswa se-Jabodetabek di Hotel Gren Alia Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Selasa (27/3)
<>Dalam diskusi yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu, Masykuri mengungkapkan, peluang tersebut salah satunya karena di antara Palestina dan Israel terdapat kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya perang dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
Namun demikian, lanjutnya, upaya tersebut bukan berarti tanpa masalah. Jika pun telah tercapai perdamaian di antara kedua pihak, hal itu mesti diformalkan oleh masing-masing pemerintah. Tanpa itu tidak akan ada jaminan perdamaian tersebut akan berlangsung selamanya.
Kesulitan utama yang akan dihadapi Indonesia setelah melewati tahapan tersebut adalah persoalan hubungan diplomatik. Indonesia, hingga saat ini belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara, katanya, salah satu syarat untuk membantu perdamaian kedua negara tersebut harus memiliki hubungan diplomatik.
Masykuri menambahkan, di lain pihak, upaya tersebut pasti akan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Palestina, Israel dan termasuk Indonesia. Syarat-syarat itu bisa berbentuk pengakuan Indonesia terhadap Israel sebagai sebuah negara berdaulat. “Ini yang sulit,” tandasnya.
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, menurutnya, Indonesia berada pada posisi yang sangat sulit. Pengakuan terhadap Israel sebagai sebuah negara bukanlah persoalan mudah. “Jelas, pemerintah akan banyak tentangan, terutama dari dalam negeri sendiri,” ujarnya.
“Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), usulan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, banyak sekali yang menentang,” tambah Masykuri yang juga mantan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu. (rif)
