Jakarta, NU Online
Di Maluku Utara ditemukan indikasi penyimpangan penyaluran dana bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM. Indikasi adanya penyimpangan itu terungkap saat tim relawan Independen Monitoring dan Evaluasi (IME) dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) memantau pelaksanaan penyaluran dana tersebut.

Salah seorang tim IME Pusat, M Ali Yusuf mengatakan laporan sementara dari relawan di daerah ada beberapa sekolah yang dinilai tidak berhak menerima dana bantuan tersebut ternyata malah menerima. Dana yang berupa Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) itu diberikan khusus kepada sekolah yang dinilai tidak mampu.

“Kami (Tim IME Pusat, Red) masih menunggu laporan lengkapnya dari daerah. Kalau memang benar terjadi penyimpangan berarti ada indikasi juga dana tersebut dikorupsi”, terang Ali yang juga anggota Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) PBNU.

Meski tugas IME hanya sebatas memantau proses penyaluran dana bantuan tersebut—apakah sudah sesuai prosedur—namun pihaknya tidak akan membiarkan begitu saja jika terjadi penyimpangan.

“Tugas kami hanya memantau, prinsipnya transparansi saja. Tapi jika terjadi penyimpangan kami akan laporkan itu ke Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional, Red) sebagaimana program ini merupakan hasil kerjasama IPNU dan Depdiknas”, ungkap Ali saat ditemui di kantornya, Senin (29/11)

Wilayah yang menjadi sasaran pemantauan dana bantuan tersebut terdiri dari 14 propinsi, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. (rif)