Jogjakarta, NU Online
Jabatan politis rangkap yang kini disandang Jusuf Kalla, dipandang telah menimbulkan ambivalensi di kalangan masyarakat luas, khususnya di dalam internal Partai Golkar.

Hal itu dikemukakan Ketua DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Drs Gandung Pardiman di Gedung DPRD DIY, Jumat (11/11) lalu.

Menurut Gandung, seringkali masyarakat menjadi sulit membedakan, apakah yang dikatakan Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden atau sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

Oleh karena itu, menurut Gandung, satu-satunya jalan terbaik bagi JK adalah menentukan pilihan. "Apakah akan berkonsentrasi pada jabatan Wakil Presiden atau sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ucapnya, di Gedung DPRD DIY.

Hal lain, Gandung juga menyoroti bahwa selama dijabat oleh Jusuf Kalla, secara organisatoris, Golkar tidak menampakkan perkembangan yang cukup berarti. "Selama setahun di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, kami tidak merasakan ada dinamika yang cukup berarti. Dan bahkan ketika ada acara partai di daerah, sebagai anggota partai, kita tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Kita mesti selalu kalah dengan aturan protokoler kepresiden. Itu kami rasakan," ujar Gandung

Dia mengatakan, Golkar DIY berharap bisa menjadi partai yang sebenarnya, dan bukan hanya sekedar untuk mengejar jabatan. "Kalau memang ingin lebih bermanfaat bagi masyarakat pada posisi di luar kekuasaan. Mengapa kita tidak memilih oposisi. Kalau memang mau menjadi partai pemerintah ya jangan setengah-setengah. Salah satu harus dipilih," tegas Gandung.

Lebih jauh Gandung menyatakan, masyarakat dan kader Golkar sukar memilah-milahkan kapasitas JK, apakah sebagai wakil presiden atau ketua umum Golkar. Pernyataan-pernyataan Jusuf Kalla, kata dia, sering tidak selaras dengan partai. Namun, yang harus menanggung pernyataan Jusuf Kalla tersebut adalah kader Golkar, dalam konteks secara politis.

"Misalnya ketika menghadapi mahasiswa, JK mengatakan siapa yang akan demo kita siap melayani. Itu kan kata-kata yang tidak mendidik. Bukan ungkapan dari seorang kader Golkar. Golkar dengan paradigma baru harus demokratis. Selama ini, kata-kata JK justru membuat rakyat kaget," tegasnya.

Termasuk di dalamnya keputusan menaikkan harga BBM yang jauh dari prediksi. "Kami di daerah, sulit menjelaskan kepda rakyat. Kader Golkar juga rakyat. Juga banyak yang miskin," kata Gandung.

Karena itu, kata Gandung, Golkar DIY mendesak, Kalla untuk melepas jabatannya sebagai Ketua Umum dan akan terus menggalang dukungan dari pengurus daerah lain. Gandung mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Namun, Agung belum memberikan jawaban. (SM/cih)