Magelang, NU Online
Kabupaten Magelang dijadikan proyek percontohan program penanggulangan resiko korban bencana alam berbasis masyarakat oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). “Pelaksana program itu Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Muntilan,” kata Ulfah Mashfufah, pimpinan proyek itu, Jumat (29/9) kemarin, usai bertemu Bupati Magelang Ir H Singgih Sanyoto.

Ia menyebutkan Lembaga Pelayanan Kesehatan NU Pusat dan Ausaid Australia menentukan dua daerah lain yang menjadi proyek percontohan serupa, yakni DKI Jakarta dan Jember (Jatim). Magelang dianggap selalu terjadi bencana letusan Merapi, Jakarta (banjir) sedangkan Jember disebabkan menjadi “pelanggan” banjir dan tanah longsor. Pelaksana proyek untuk Jakarta, Pondok Pesantren Asidiqiyah dan Jember (Ponpes Nurul Islam). “Masyarakat di lokasi proyek dipersiapkan agar memiliki kemampuan melakukan penanggulangan bencana, sehingga resiko timbulnya korban bisa ditekan,” kata Ulfah.

<>

“Sasarannya selain para santri juga masyarakat sekitar pondok dan tokoh agama,” lanjutnya. Ia mengatakan, program itu bermanfaat melatih masyarakat di suatu daerah terutama yang rawan bencana alam untuk semakin memahami kondisi lingkungan. Selain itu, meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana alam sehingga bisa meminimalkan korban.

Menurut dia, para santri dilatih untuk mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana alam dan diberi keterampilan melakukan penanggulangan untuk meminimalisasi korban. Mereka nantinya bisa menjadi relawan.

Pelaksanaan program ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemda setempat, karena memiliki perangkat penanggulangan bencana, yakni Satlak PB (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana). Untuk itu, PBNU melibatkan pakar bencana alam dari ITB (Institut Teknologi Bandung) sebagai tim konsultan. “Program ini akan dikembangkan menjadi model untuk pendekatan penanganan bencana alam di daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Bupati Magelang Ir H Singgih Sanyoto, program itu sebagai solusi akomodatif. Pemerintah tak bisa menangani tanpa keterlibatan masyarakat. Demikian juga masyarakat, LSM memerlukan peranan pemerintah. “Memang ada wacana mengembangkan pola penanganan bencana yang selama ini ditangani pemerintah, untuk bisa ditangani juga oleh masyarakat,” paparnya. (gpa/man)