Jakarta, NU Online
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendukung penuh rencana DPR RI yang akan menggelar Sidang Interpelasi dengan agenda meminta keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur.
Karenanya, oganisasi berbasis massa mahasiswa NU itu mengancam akan mengerahkan massa sebesar-besarnya ke Gedung DPR-MPR di Senayan, Jakarta, jika ternyata sidang interpelasi yang diharapkan berhasil itu ternyata gagal di tengah jalan.
<>”Ini (Sidang Interpelasi Lapindo) adalah masalah kemanusiaan,” tandas Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII Hery Haryanto Azumi di Graha Mahbub Junaidi, Jalan Salemba Tengah, Jakarta, Kamis (21/6).
ADVERTISEMENT BY OPTAD
Hery, mengatakan, masalah Lapindo tak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan DPR. Hery mengaku tak kuasa melihat kondisi para korban Lapindo yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan nasib. Padahal bencana itu telah melebihi satu tahun.
”Persoalannya, kalau DPR juga tidak peduli kepada nasib rakyat, ke mana lagi korban meminta pertolongan,” ungkapnya.
Sidanng Interpelasi, kata Hery, adalah pintu masuk bagi pemerintah dan DPR untuk berjalan bersama dalam rangka memberikan yang terbaik untuk korban Lapindo. Masalah ganti rugi yang hingga kini belum terpenuhi dan korban yang masih terlantar, katanya, bisa dibicarakan oleh pemerintah dan DPR melalui sidang interpelasi tersebut.
“Saya kira sekarang telah masuk pada tahap darurat. Bayangkan saja, korban sudah banyak yang ingin bunuh diri karena merasa tidak kuat memikul beban hidup. Belum lagi dampak sosial lain yang jelas kelihatan di depan mata,” tutur Hery.
ADVERTISEMENT BY OPTAD
Karena itu, Hery meminta kepada DPR untuk tak ragu lagi dalam bersikap. Yang penting, katanya, interpelasi tersebut tidak hanya sekedar manuver politik DPR saja. Kepada Presiden Yudoyono, PMII berharap, orang nomor satu di Indonesia itu berani menghadapi interpelasi, karena inisiator interpelasi telah menjamin tidak akan menjatuhkan Presiden.
”Menurut kami, interpelasi bisa menghasilkan konsensus untuk mengatasi masalah Lapindo secara bersama-sama. PT Lapindo sendiri tak boleh melepaskan tanggung jawab,” ujarnya. (rif/amh)
