Pati, NU Online
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sahal Mahfudh tidak akan memberikan surat rekomendasi atau dukungan kepada salah satu kader NU yang maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub). Para pengurus dan warga NU disilakan menggunakan hak politiknya secara bebas dan tidak membawa atribut organisasi.
“NU jangan sampai terlibat dalam politik praktis, kalau sudah terlibat, ya berarti sudah tidak benar”, kata pemimpin tertinggi NU itu dalam forum silaturrahmi yang digelar di kediamannya di Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah, Sabtu (23/2). Agenda bertajuk “Forum Silaturrahmi PCNU dan KH Sahal Mahfudh”.<>
Kontributor NU Online Moena Aziz melaporkan, kegiatan itu dihadiri oleh jajaran pengurus PWNU Jawa Tengah dan PCNU se-Jawa Tengah. Di antaranya, KH Muhammad Adnan, KH Masruri Mughni, Dr Abu Hafsin, KH Muadz Thohir dan beberapa kiai lainnya.
Sebagian besar peserta menyampaikan “uneg-uneg” mereka tentang dinamika NU dalam ranah politik lokal. Di berbagai daerah, NU sering didekati elite politik agar dapat terjalin kerjasama. Ketua PCNU Pati, KH Muadz Thohir dalam kesempatan itu menyampaikan keluhan tentang politisasi NU di berbagai daerah, hingga adanya parpol yang menggunakan simbol NU untuk menarik massa.
Hal tersebut ditanggapi oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudh, pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, dengan sangat antusias. Kiai Sahal Mahfudh menegaskan bahwa posisi NU sebagai jam’iyyah (organisasi) perlu dilepaskan dari konteks pribadi-pribadi, hubungannya dengan persoalan politik praktis.
Dikatakannya, dalam ranah organisasi, NU tidak diperkenankan bergelut dalam kubangan politik, karena bertentangan dengan khittah NU, yang ditegaskan dalam muktamar Situbondo 1984.
Kiai Sahal mengingatkan, agenda pemberdayaan kaum nahdliyyin sering mengalami disorientasi dan tak jelas makna serta arahnya ketika pengurus NU sibuk dengan dunia politik. Garis perjuangan organisasi akan semakin kabur. “Politik akan lebih membawa madlarat daripada maslahat,” katanya.
Pada forum itu sempat terjadi perdebatan hangat tentang relasi NU dengan partai politik. Perbincangan dalam forum silaturrahmi itu berkisar tanggapan tentang banyaknya kader NU yang terjun di arena pertarungan Pilgub dan Pilkada.
Kiai Sahal menegaskan, sebagai Rais Aam PBNU dirinya tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu kader NU yang maju dalam Pilgub. Dikatakannya, forum silaturrahmi yang saat itu diadakan adalah murni agenda ulama.
“Sebagai shohibul bait, saya mengundang ulama dan pengurus NU, atas nama pribadi, bukan dengan legitimasi sebagai Rais Am PBNU. Untuk itu, forum ini tidak ada tendesi politis apapun. Tujuan saya, forum ini untuk menyegarkan kembali hubungan silaturrahmi antar ulama,” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Wakil Ketua PWNU Jateng, Dr Abu Hafsin yang bertindak sebagai moderator mengatakan bahwa forum silaturrahmi bukan bermaksud sebagai agenda penggiringan suara kepada kader NU. “Ini murni forum silaturrahmi, bukan agenda penyatuan suara politik,” katanya.
Mengenai pencalonan KH Muhammad Adnan dalam Pilgub Jateng, Dr. Abu Hafsin menjamin ketua PWNU Jateng itu akan mematuhi peraturan organisasi. “Pak Adnan mematuhi garis perjuangan dan peraturan organisasi. Kalau nanti sudah mendaftar ke KPUD Jateng, beliau akan mengajukan surat non-aktif sebagai Ketua PWNU,” katanya. (nam)
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sahal Mahfudh tidak akan memberikan surat rekomendasi atau dukungan kepada salah satu kader NU yang maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub). Para pengurus dan warga NU disilakan menggunakan hak politiknya secara bebas dan tidak membawa atribut organisasi.
“NU jangan sampai terlibat dalam politik praktis, kalau sudah terlibat, ya berarti sudah tidak benar”, kata pemimpin tertinggi NU itu dalam forum silaturrahmi yang digelar di kediamannya di Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah, Sabtu (23/2). Agenda bertajuk “Forum Silaturrahmi PCNU dan KH Sahal Mahfudh”.<>
Kontributor NU Online Moena Aziz melaporkan, kegiatan itu dihadiri oleh jajaran pengurus PWNU Jawa Tengah dan PCNU se-Jawa Tengah. Di antaranya, KH Muhammad Adnan, KH Masruri Mughni, Dr Abu Hafsin, KH Muadz Thohir dan beberapa kiai lainnya.
Sebagian besar peserta menyampaikan “uneg-uneg” mereka tentang dinamika NU dalam ranah politik lokal. Di berbagai daerah, NU sering didekati elite politik agar dapat terjalin kerjasama. Ketua PCNU Pati, KH Muadz Thohir dalam kesempatan itu menyampaikan keluhan tentang politisasi NU di berbagai daerah, hingga adanya parpol yang menggunakan simbol NU untuk menarik massa.
Hal tersebut ditanggapi oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudh, pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, dengan sangat antusias. Kiai Sahal Mahfudh menegaskan bahwa posisi NU sebagai jam’iyyah (organisasi) perlu dilepaskan dari konteks pribadi-pribadi, hubungannya dengan persoalan politik praktis.
Dikatakannya, dalam ranah organisasi, NU tidak diperkenankan bergelut dalam kubangan politik, karena bertentangan dengan khittah NU, yang ditegaskan dalam muktamar Situbondo 1984.
Kiai Sahal mengingatkan, agenda pemberdayaan kaum nahdliyyin sering mengalami disorientasi dan tak jelas makna serta arahnya ketika pengurus NU sibuk dengan dunia politik. Garis perjuangan organisasi akan semakin kabur. “Politik akan lebih membawa madlarat daripada maslahat,” katanya.
Pada forum itu sempat terjadi perdebatan hangat tentang relasi NU dengan partai politik. Perbincangan dalam forum silaturrahmi itu berkisar tanggapan tentang banyaknya kader NU yang terjun di arena pertarungan Pilgub dan Pilkada.
Kiai Sahal menegaskan, sebagai Rais Aam PBNU dirinya tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu kader NU yang maju dalam Pilgub. Dikatakannya, forum silaturrahmi yang saat itu diadakan adalah murni agenda ulama.
“Sebagai shohibul bait, saya mengundang ulama dan pengurus NU, atas nama pribadi, bukan dengan legitimasi sebagai Rais Am PBNU. Untuk itu, forum ini tidak ada tendesi politis apapun. Tujuan saya, forum ini untuk menyegarkan kembali hubungan silaturrahmi antar ulama,” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Wakil Ketua PWNU Jateng, Dr Abu Hafsin yang bertindak sebagai moderator mengatakan bahwa forum silaturrahmi bukan bermaksud sebagai agenda penggiringan suara kepada kader NU. “Ini murni forum silaturrahmi, bukan agenda penyatuan suara politik,” katanya.
Mengenai pencalonan KH Muhammad Adnan dalam Pilgub Jateng, Dr. Abu Hafsin menjamin ketua PWNU Jateng itu akan mematuhi peraturan organisasi. “Pak Adnan mematuhi garis perjuangan dan peraturan organisasi. Kalau nanti sudah mendaftar ke KPUD Jateng, beliau akan mengajukan surat non-aktif sebagai Ketua PWNU,” katanya. (nam)
