Jakarta, NU Online
Dalam setahun pemerintahan SBY-Boediono, sudah seharusnya Presiden melakukan eveluasi sekaligus koreksi terhadap kinerja pemerintahannya. Karena itu jika ada isu maupun ancaman demo besar-besaran pada Rabu (20/10) mendatang, sebaiknya itu direspon dengan menjadikan reaksi masyarakat itu sebagai koreksi diri dan bukannya melakukan tindakan devensif, membela diri.
Faktanya tanggapan pemerintah maupun para politisinya berlebihan dalam menghadapi isu penggulingan itu. Sehingga wajar kalau masyarakat menilai ‘paranoid’ ketakutan yang berlebihan. Yang pasti NU tetap akan mengkritisi untuk perbaikan pemerintahan ke depan, dan tentu menolak gerakan inkonstitusional untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.<>
Demikian diungkapkan Ketua PBNU Kacung Marijan di Jakarta, Senin (18/10). Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu berharap kekhawatiran terhadap ancaman tersebut diubah menjadi koreksi untuk pemerintahan ke depan yang lebih baik. “Jangan sampai cara-cara Orde Baru digunakan dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi. Sebab, cara-cara kekerasan itu malah bisa membangkitkan gerakan yang lebih besar,’ujar Kacung.
Yang pasti lanjut Kacung, secara realistis empiris kelompok-kelompok yang akan menggulingkan SBY sekarang ini tidak kuat, meski mereka ini serius. Mengapa? Karena gerakan sekarang ini lebih bercorak elitis. Untuk itu sulit aksi-aksi demo yang disebut-sebut akan digelar pada 20 Oktober itu bisa menggulingkan SBY-Boediono.
Kecuali kalau demo itu berlangsung di tengah krisis ekonomi, ada skandal korupsi besar seperti Bank Century, yang melibatkan pemerintah maupun partai pendukungnya, terjadi skandal moral yang melibatkan lingkaran SBY-Boediono dll. “Tapi, skandal bank century kan belum masuk wilayah hukum. Pada prinsipnya pemerintah tidak perlu panik dan menghadapi demonstrasi secara wajar dengan menghindari terjadinya anarkisme,”tutur Kacung Marijan mengingatkan. (amf)
Dalam setahun pemerintahan SBY-Boediono, sudah seharusnya Presiden melakukan eveluasi sekaligus koreksi terhadap kinerja pemerintahannya. Karena itu jika ada isu maupun ancaman demo besar-besaran pada Rabu (20/10) mendatang, sebaiknya itu direspon dengan menjadikan reaksi masyarakat itu sebagai koreksi diri dan bukannya melakukan tindakan devensif, membela diri.
Faktanya tanggapan pemerintah maupun para politisinya berlebihan dalam menghadapi isu penggulingan itu. Sehingga wajar kalau masyarakat menilai ‘paranoid’ ketakutan yang berlebihan. Yang pasti NU tetap akan mengkritisi untuk perbaikan pemerintahan ke depan, dan tentu menolak gerakan inkonstitusional untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.<>
Demikian diungkapkan Ketua PBNU Kacung Marijan di Jakarta, Senin (18/10). Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu berharap kekhawatiran terhadap ancaman tersebut diubah menjadi koreksi untuk pemerintahan ke depan yang lebih baik. “Jangan sampai cara-cara Orde Baru digunakan dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi. Sebab, cara-cara kekerasan itu malah bisa membangkitkan gerakan yang lebih besar,’ujar Kacung.
Yang pasti lanjut Kacung, secara realistis empiris kelompok-kelompok yang akan menggulingkan SBY sekarang ini tidak kuat, meski mereka ini serius. Mengapa? Karena gerakan sekarang ini lebih bercorak elitis. Untuk itu sulit aksi-aksi demo yang disebut-sebut akan digelar pada 20 Oktober itu bisa menggulingkan SBY-Boediono.
Kecuali kalau demo itu berlangsung di tengah krisis ekonomi, ada skandal korupsi besar seperti Bank Century, yang melibatkan pemerintah maupun partai pendukungnya, terjadi skandal moral yang melibatkan lingkaran SBY-Boediono dll. “Tapi, skandal bank century kan belum masuk wilayah hukum. Pada prinsipnya pemerintah tidak perlu panik dan menghadapi demonstrasi secara wajar dengan menghindari terjadinya anarkisme,”tutur Kacung Marijan mengingatkan. (amf)
