Ekonomi dan Politik Penyangga Kekuatan NU

Jember, NU Online
Ketua PCNU Jember, Jawa Timur, KH Abdullah Syamsul Arifin menegaskan salah satu kunci kekuatan NU adalah kemapanan ekonomi warganya. Sebab kalau ekonomi warga NU sudah bagus, maka NU secara kelembagaan bisa mandiri dan lebih banyak  yang bisa diperbuat.

“Kalau ekonmi warga sudah bagus, tentu akan berpengaruah  pada NU secara kelembagaan,” tukasnya saat memberikan tausiyah dalam acara Halal bi Halal Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Balung di Balung Jember, Sabtu 29/6).

Menurut Gus Aab, sapaan akrabnya,  kemandirian ekonomi warga NU bisa berpengaruh  terhadap sikap politiknya, yakni bisa lebih mandiri. Politik uang yang kerap terjadi dalam  hajatan politik, tidak  gampang ‘masuk’ bagi orang yang ekonominya sudah mapan.

“Jadi untuk apa uang  lima puluh, seratus ribu rupiah tapi harus memilih sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Sementara mereka sudah tidak butuh uang itu, hidupnya sudah berkecukupan,” ucapnya.

Selain kemapanan ekonomi, sturktur politik juga menjadi penyokong kekuatan NU. Oleh karena itu, meskipun NU bukan partai politik tapi punya kekuatan politik yang cukup signifikan. Maka tidak haram jika kekuatan politik itu dipergunakan untuk sesuatu yang manfaat politiknya  akan kembali kepada NU.

“NU punya massa besar, dan itu kekuatan politik NU,” tegasnya.

Dosen IAIN Jember itu menegaskan, jumlah massa NU yang bejibun perlu dimanfaatkan untuk kepentingan politik NU. Dan sah-sah saja NU mengejar  kekuasaan asalkan kekuasaan itu untuk kepentingan NU dan umat, bukan untuk keperluan pribadi.

“Jadi jangan sampai muncul kesan seolah-olah pengurus NU haram berpolitik atau memberi dukungan politik. Itu tidak benar,” ungkapnya.

Gus Aab mengingatkan siapapun (pengurus NU) agar tidak mengabaikan unsur politik. Sebab apa-apa yang terjadi di Indonesia karena ada kebijakan dari pemerintah. Dan untuk menghasilkan pemerintah harus  dilalui dengan proses politik.
“Kita bisa shalat dengan tenang di masjid, jangan dikira tidak ada hubungannya dengan kebijakan (politik),” pungkasnya. (Aryudi AR)