PCNU Pidie Minta Pemerintah Segera Selamatkan Sawah Petani Pascabanjir

Pidie, NU Online

Wakil Ketua PCNU Pidie Tgk Khaidir meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan lahan pertanian masyarakat yang rusak akibat banjir bandang. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian harus menjadi prioritas karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani di Kabupaten Pidie.

"Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah percepatan rehabilitasi sawah masyarakat yang rusak akibat banjir. Jangan sampai lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat beralih fungsi karena terlalu lama tidak ditangani," ujar Tgk Khaidir kepada NU Online, Ahad (7/6/2026).

Ia menilai pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian masyarakat Pidie. Karena itu, upaya pemulihan lahan yang terdampak bencana tidak boleh ditunda terlalu lama.

Menurutnya, para petani saat ini masih menyimpan harapan besar agar sawah yang tertimbun material banjir dapat kembali produktif. Apalagi sebagian besar masyarakat di kawasan terdampak menggantungkan kebutuhan hidup dari hasil pertanian.

"Kami memahami pemerintah sedang berupaya melakukan rehabilitasi pascabencana. Namun masyarakat juga membutuhkan kepastian agar sawah mereka dapat kembali digarap. Ini bukan hanya persoalan ekonomi keluarga, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan daerah," katanya.

Tgk Khaidir juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses rehabilitasi yang sedang direncanakan pemerintah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pidie telah menyampaikan sejumlah persoalan pascabencana kepada Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, dalam pertemuan yang berlangsung di Sigli, Jumat (5/6/2026).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Hasballah melaporkan terdapat sekitar 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara yang masuk kategori rusak berat akibat tertimbun material banjir. Lahan yang berada di kawasan strategis tersebut berpotensi beralih fungsi apabila tidak segera direhabilitasi.

Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi sebesar Rp500 juta, tetapi anggaran tersebut hanya mampu merehabilitasi sekitar lima hektare sawah. Tingginya biaya rehabilitasi disebabkan ketebalan material yang menimbun lahan mencapai sekitar satu meter dengan kebutuhan biaya mencapai Rp98 juta per hektare.

Selain lahan rusak berat, terdapat 120 hektare sawah rusak sedang yang telah dibuat Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh. Sementara 287 hektare sawah rusak ringan telah dibersihkan dan bahkan sudah berhasil panen dua kali sejak proses pemulihan dilakukan.

Menanggapi laporan tersebut, Safrizal ZA memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pemulihan sawah rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Pidie untuk segera memulai rehabilitasi menggunakan dana yang tersedia sembari menunggu dukungan dari pemerintah pusat.

Bagi masyarakat Pidie, percepatan rehabilitasi lahan pertanian menjadi harapan besar agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan normal dan para petani mampu bangkit dari dampak bencana yang melanda wilayah tersebut.