Pelaku Teror Bukan Monopoli Pemeluk Agama Tertentu
NU Online · Selasa, 19 Maret 2019 | 13:05 WIB
Jember, NU Online
Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dikutuk dan menjadi musuh bersama. Sebab aksi teror telah memakan banyak korban tidak berdosa, dan selalu menghantui ketenangan hidup masyarakat.
Demikian diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember, KH Muis Shonhaji saat memberikan sambutan dalam acara Doa Bersama Lintas Iman bagi Korban Teror New Zealand di Pesantren As-Syafa’ah, Kebonsari, Jember, Jawa Timur, Senin (18/3) malam.
Menurutnya, aksi teror bisa datang dari mana saja, bukan menopoli pemeluk agama tertentu. Karena itu, tiada jalan lain kecuali mengokohkan persatuan dan kesatuan baik dalam satu agama maupun antar lintas agama.
“Kita papra tokoh agama harus mewaspadai bersama. Pemeluk agama apapun, kita mesti bersatu untuk memerangi terorisme,” tukasnya,
Gus Muis, sapaan akrabnya, selain mengutuk kejadian yang memakan korban puluhan orang itu, juga mengaku salut atas sikap kepolisian setempat yang begitu sigap menidak pelaku teror, bahkan begitu cepat mengajukannya ke meja hijau.
“Itu biar memberikan efek jera kepada para teroris lainnya,” lanjutnya.
Gus Muis juga mengajak masyarakat dan pemerintah untuk selalu waspada terhadap aksi teror. Sebab pelaku teror tidak mengenal waktu jika ingin melaksanakan aksinya. Ia juga memberikan aprersiasi kepada kepolisian Indonesia yang kerap kali berhasil melakukan upaya preventif terhadap aksi teror. (Aryudi AR)
Terpopuler
1
PWNU dan PCNU Se-DIY Tolak Politik Uang dalam Proses Muktamar NU
2
Kompensasi kepada Pemilih dengan Dalih Transportasi atau Ongkos Kerja untuk Memengaruhi Pilihan adalah Haram dan Suap
3
RAPBN 2027 Dana Pendidikan Rp240 Triliun untuk MBG, JPPI: Jangan Pelintir Putusan MK
4
Lima Kelompok Ini Perlu Jadi Perhatian NU dalam Putusan Muktamar Ke-35 di Tambakberas
5
Data Terbaru Gempa M7,7 NTT: 54 Meninggal Dunia, 199 Luka-Luka, 9 Ribu Warga Mengungsi
6
Jusuf Kalla Buka Suara soal Kerusuhan di Aceh: Konflik Internal, Bukan ke Pemerintah Pusat
Terkini
Lihat Semua
