Internasional

Aksi Protes ‘No Kings’ di Amerika Meletus, Lebih 8 Juta Rakyat AS Kecam Kebijakan Trump

NU Online  ·  Senin, 30 Maret 2026 | 14:00 WIB

Aksi Protes ‘No Kings’ di Amerika Meletus, Lebih 8 Juta Rakyat AS Kecam Kebijakan Trump

Ratusan ribu massa turun dalam aksi unjuk rasa 'No Kings' pada Sabtu (28/3/2026). (Foto: tangkapan layar YT No Kings)

Jakarta, NU Online

Gelombang protes besar-besaran terjadi di sejumlah kota besar di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (28/3/2026). Menurut penyelenggara, lebih dari 8 juta orang memprotes pemerintahan Trump dalam lebih dari 3.300 demonstrasi "No Kings" di seluruh AS, sebagaimana dilansir The Guardian. Aksi ini menjadi protes serentak terbesar dalam sejarah AS dalam satu hari.


Protes dengan jumlah massa terbesar terjadi di Twin Cities, Minnesota, meliputi Minneapolis dan St. Paul. Penyelenggara memperkirakan sebanyak 200.000 orang turun ke jalan di sekitar gedung parlemen negara bagian tersebut untuk menyuarakan perlawanan terhadap Presiden AS Donald J. Trump beserta kroni-kroninya.


Di Washington DC, para pengunjuk rasa memadati tangga Monumen Lincoln dan memenuhi National Mall. Seperti dalam aksi "No Kings" sebelumnya, para demonstran mengangkat patung tiruan Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya, seraya menyerukan pemecatan dan penangkapan mereka.


Berbagai kebijakan yang dijalankan Administrasi Trump pada periode kedua pemerintahannya memicu keresahan masyarakat AS, mulai dari penembakan fatal oleh ICE, perang di Iran, ancaman terhadap hak suara, hingga kenaikan harga bensin dan bahan makanan. Manuver Trump yang disebut sebagai America First justru dinilai sebagian besar masyarakat membahayakan demokrasi di Amerika.


"Trump ingin memerintah kita sebagai seorang tiran. Tetapi ini Amerika, dan kekuasaan adalah milik rakyat, bukan milik calon raja atau kroni-kroni miliarder mereka," kata para penyelenggara dikutip dari BBC.


“Pemerintahan ini tidak melayani kita. Pemerintahan ini melayani para miliarder,” ujar Kent Miller dari Monrovia, yang ikut serta dalam protes di Pasadena, dilansir Los Angeles Times.


“Perang dengan Iran hanya mempersulit kehidupan kaum pekerja,” imbuhnya.


Sementara itu, Gedung Putih menanggapi unjuk rasa terbesar ini dengan pernyataan yang meremehkan.  


"Sesi terapi gangguan Trump," demikian kata juru bicara Abigail Jackson, sebagaimana dikutip USA Today. Ia menyebut unjuk rasa ini hanyalah aksi yang menarik minat "para reporter yang dibayar untuk meliputnya."


Juru bicara Komite Kongres Republik Nasional, Mike Marinella, menyebutnya sebagai "unjuk rasa kebencian terhadap Amerika."


No Kings: Rangkaian Unjuk Rasa Menentang Periode Kedua Trump

Unjuk rasa "No Kings" telah berlangsung sebanyak tiga kali. Putaran pertama digelar pada 14 Juni 2025, bertepatan dengan ulang tahun Presiden Trump dan parade militer di Washington DC untuk memperingati ulang tahun ke-250 Angkatan Darat AS.


Putaran kedua terjadi pada 18 Oktober 2025, dengan jumlah massa yang lebih besar. Putaran ketiga berlangsung pada Sabtu (28/3/2026) dan menjadi yang terbesar. Demonstrasi ini merupakan salah satu protes satu hari terbesar dalam sejarah AS, dengan lebih dari lima juta demonstran pada Juni, hampir tujuh juta pada Oktober, dan lebih dari delapan juta pada Maret 2026.


Menurut Britannica, aksi protes tersebut dinamai "No Kings" sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan-kebijakan keras yang dipromosikan Presiden Trump dari cabang eksekutif.  


“Presiden mengira kekuasaannya mutlak. Tetapi di Amerika, kita tidak memiliki raja, dan kita tidak akan mundur melawan kekacauan, korupsi, dan kekejaman,” demikian pernyataan penyelenggara di situs web demonstrasi tersebut.


Aksi protes "No Kings" sebagian besar diorganisir oleh organisasi-organisasi liberal di Amerika Serikat, seperti 50501 Movement, Indivisible, dan MoveOn. Kelompok-kelompok nonpartisan seperti American Civil Liberties Union (ACLU) juga turut memfasilitasi jalannya protes. 


Julukan "No Kings" diciptakan oleh Gerakan 50501, yang di situs webnya menekankan "aturan 3,5%" yakni gagasan bahwa jika 3,5 persen dari suatu populasi terlibat dalam suatu gerakan, perubahan politik yang signifikan dapat dicapai.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang