Donald Trump Bubarkan Kementerian Pendidikan, Kembalikan ke Negara Bagian

Jakarta, NU Online

Presiden Amerika Serikat Donald J Trump secara resmi menandatangani penghapusan Kementerian Pendidikan pada Jumat (21/3/2025). Urusan pendidikan ini dikembalikan kepada negara bagian. Hal ini sebagaimana dilansir White House.

"Menteri Pendidikan harus, sejauh mungkin dan diizinkan oleh hukum, mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan wewenang atas pendidikan kepada negara bagian dan komunitas lokal sambil memastikan penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tidak terputus yang diandalkan oleh masyarakat Amerika," demikian bunyi perintah eksekutif yang ditandatangani Trump.

Lebih lanjut, perintah eksekutif itu juga meminta Menteri Pendidikan harus memastikan bahwa alokasi dana Departemen Pendidikan Federal tunduk pada kepatuhan ketat terhadap hukum Federal dan kebijakan Administrasi.

 

Hal ini termasuk persyaratan bahwa setiap program atau kegiatan yang menerima bantuan Federal menghentikan diskriminasi ilegal yang tersembunyi di bawah label "keberagaman, kesetaraan, dan inklusi" atau istilah dan program serupa yang mempromosikan ideologi gender.

Trump melalui perintah eksekutif itu menegaskan bahwa kebijakan itu dilandasi kegagalan program-program sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan guru. Perintah itu juga dikeluarkan dengan dalih birokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, dijelaskan di dalamnya juga selama pandemi Covid-19, pembayar pajak menghabiskan sekitar $200 miliar di tingkat Federal untuk sekolah, di atas lebih dari $60 miliar yang mereka habiskan setiap tahun untuk pendanaan sekolah Federal.

"Uang ini sebagian besar didistribusikan oleh salah satu lembaga Kabinet terbaru, Departemen Pendidikan, yang telah ada kurang dari seperlima dari sejarah bangsa kita," demikian bunyinya.

Sebagaimana diketahui, Kongres mendirikan Departemen Pendidikan pada tahun 1979 atas desakan Presiden Jimmy Carter, yang menerima dukungan presiden pertama kali dari serikat guru terbesar di negara itu tak lama setelah berjanji kepada serikat tersebut untuk mendukung pembentukan Departemen Pendidikan terpisah.

Sejak itu, Departemen Pendidikan telah memperkuat birokrasi pendidikan dan berusaha meyakinkan Amerika bahwa kontrol Federal atas pendidikan bermanfaat.

 

Meskipun Departemen Pendidikan tidak mendidik siapa pun, lembaga ini mempertahankan kantor hubungan masyarakat yang mencakup lebih dari 80 staf dengan biaya lebih dari $10 juta per tahun.

Oleh karena itu, Trump melalui perintah eksekutif menyebut menutup Departemen Pendidikan akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dan keluarga mereka untuk keluar dari sistem yang gagal memenuhi kebutuhan mereka.

Terlebih saat ini, skor membaca dan matematika Amerika berada di titik terendah dalam sejarah. Asesmen Nasional Kemajuan Pendidikan tahun ini menunjukkan bahwa 70 persen siswa kelas 8 tidak mencapai tingkat kemahiran dalam membaca, dan 72 persen tidak mencapai tingkat kemahiran dalam matematika. Birokrasi pendidikan Federal tidak berfungsi.

Penutupan Departemen Pendidikan akan secara drastis meningkatkan implementasi program di pendidikan tinggi. "Pada akhirnya, fungsi utama Departemen Pendidikan dapat, dan harus, dikembalikan kepada negara bagian," pungkasnya.

 

AP News melaporkan bahwa Trump menyalahkan departemen tersebut atas lambatnya prestasi akademik Amerika dan mengatakan bahwa negara bagian akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. "Itu tidak memberikan manfaat apa pun bagi kita," katanya dikutip dari AP News.

Pro Kontra

Sementara itu, Menteri Pendidikan Linda McMahon menyebut bakal memangkas birokasi dan memberdayakan negara bagian dalam memutuskan kebijakan yang terbaik bagi sekolah. Meskipun demikian, ia mengaku akan tetap memberikan layanan penting dan kerja sama dengan negara bagian dalam upaya memastikan transisi yang sah dan teratur.

Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di dalam negeri. Kelompok yang mendukung kebijakan penghapusan Departemen Pendidikan tentu menyambut baik kebijakan yang baru saja ditandatangani Trump itu. Presiden Heritage Foundation Kevin Roberts, misalnya, menyebut miliaran dolar mengalir tetapi prestasi siswa jalan di tempat.

"Selama beberapa dekade, departemen ini telah mengalirkan miliaran dolar uang pembayar pajak ke dalam sistem yang gagal — sistem yang mengutamakan indoktrinasi kiri daripada keunggulan akademik, sementara prestasi siswa stagnan dan Amerika semakin tertinggal," katanya .

Sementara itu, Presiden NAACP Derrick Johnson menyebut menghapus departemen ini akan meninggalkan anak-anak dalam sistem pendidikan yang pada dasarnya tidak setara.

"Ini adalah hari yang kelam bagi jutaan anak Amerika yang bergantung pada pendanaan federal untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, termasuk mereka yang berada di komunitas miskin dan pedesaan dengan orang tua yang memilih Trump," katanya.

Adapun para penentang kebijakan itu bersiap untuk mengajukan tantangan hukum, termasuk Democracy Forward, kelompok litigasi kepentingan publik. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (D-N.Y.) menyebut perintah ini sebagai "perebutan kekuasaan yang tirani" dan "salah satu langkah paling merusak dan menghancurkan yang pernah diambil Donald Trump."

Sementara itu, Margaret Spellings, Menteri Pendidikan di bawah Presiden Republik George W Bush, skeptis dengan kebijakan tersebut. Ia mempertanyakan kemampuan departemen ini dalam menyelesaikan misi-misi yang tersisa. Pun perihal dampak pada peningkatan kualitas sekolah.