Parlemen Irak Terima Pengunduran PM Adel Abdul Mahdi

NU Online · Senin, 2 Desember 2019 | 12:15 WIB

Ilustrasi demonstrasi di Irak. (AP Photo/Khalid Mohammed)

Download PDF

Baghdad, NU Online

Parlemen Irak menyepakati pengunduran Perdana Menteri (PM) Irak Adel Abdul Mahdi pada Ahad (1/12). PM Mahdi mengajukan surat pengunduran diri ke parlemen pada Jumat (29/11) lalu. Langkah itu diambil setelah terjadi aksi demonstrasi antipemerintah di sejumlah kota di Irak selama dua bulan terakhir.

"Saya akan menyerahkan kepada parlemen sebuah memorandum resmi pengunduran diri dari perdana menteri saat ini sehingga parlemen dapat meninjau kembali pilihannya," kata PM Mahdi, Jumat (29/11), seperti dikutip laman Aljazeera. Pengumuman itu langsung disambut gembira oleh para pengunjuk rasa.

Parlemen Irak menggelar sidang membahas pengunduran PM Mahdi pada Ahad (1/12) waktu setempat. Dalam waktu yang cepat, mereka menyetujui pengunduran PM Mahdi. Dengan demikian, Irak saat ini berada di bawah pemerintahan sementara. Juru bicara Parlemen Irak mengatakan, pihaknya akan bertanya kepada Presiden Barham Saleh terkait dengan nama baru perdana menteri.

Untuk diketahui, Warga Irak menggelar aksi demonstrasi antipemerintah besar-besaran di beberapa kota di Irak sejak Selasa, 1 Oktober lalu hingga dua bulan setelahnya. Massa turun ke jalan memprotes tingginya korupsi, pengangguran, dan buruknya layanan publik di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Adel Abdel Mahdi. Selain itu menuntut penyelesaian semua persoalan itu, mereka juga menuntut agar PM Mahdi mengundurkan diri. Mereka menuntut langkah konkret pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan memberantas korupsi.

Menurut penghitungan AFP, gelombang aksi demonstrasi tersebut menyebabkan 420 orang meninggal dunia dan 15 ribu lainnya terluka. Meski PM Mahdi telah mengundurkan diri, para peserta demonstrasi bertekad akan melanjutkan aksinya.

“Pengunduran diri Abdul Mahdi hanyalah langkah pertama, dan sekarang semua tokoh korupsi harus disingkirkan dan diadili,” kata salah seorang pengunjuk rasa.

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Irak mengatakan, pihaknya akan mengurus para korban tewas. Saat ini, mereka tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menyeret para pelaku ke meja pengadilan.

Pewarta: Muchlishon

Editor: Alhafiz Kurniawan

: A Muchlishon Rochmat

Editor: Alhafiz Kurniawan

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang