DPRD Jakarta Sorot Banjir, Kemacetan, dan Kemiskinan pada Tahun Pertama Pramono-Rano

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan masih ada persoalan mendasar yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan yang menjadi perhatian dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Masih ada persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas bersama untuk mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan kemiskinan di ibu kota," jelasnya dikutip dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahad (22/2/2026) dan diberitakan NU Online Jakarta.

Ia menyampaikan, pihaknya akan terus mendukung kerja eksekutif seperti pengendalian untuk mengatasi persoalan banjir melalui program normalisasi Sungai Ciliwung.

"Kami di DPRD akan terus mendukung kerja-kerja eksekutif agar Jakarta semakin terbebas dari persoalan banjir," katanya.

Dalam upaya mengurai kemacetan, Wibi menilai pengembangan transportasi umum menjadi langkah strategis. Ia mendorong penguatan layanan Transjakarta serta integrasi jaringan Transjabodetabek agar semakin luas menjangkau kawasan penyangga ibu kota.

"Kami mendukung perluasan layanan hingga ke wilayah penyangga supaya kemacetan dapat ditekan secara lebih signifikan," ujarnya.

Adapun untuk menurunkan angka kemiskinan, Wibi menegaskan pentingnya keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai upaya menjaga akses pendidikan bagi warga kurang mampu.

"Program KJP tetap dipertahankan tanpa pengurangan. Bahkan, insya Allah akan terus dikembangkan," tandasnya.

Wibi menambahkan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara konsisten dalam lima tahun masa kepemimpinan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno.

"Hingga akhir masa jabatan, cita-cita mewujudkan Jakarta yang lebih humanis dan tertata dapat benar-benar terealisasi," harapnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, juga mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terutama terkait kesenjangan kemiskinan.

"Ke depan masih banyak PR, terutama soal kesenjangan kemiskinan yang masih cukup tinggi. Ini menjadi tantangan bersama, apalagi di tengah keterbatasan fiskal," ujarnya.

Pihaknya akan memastikan bahwa alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk penanganan banjir, kemacetan, dan kemiskinan ibu kota.

"Kami akan memastikan anggaran digunakan seefektif mungkin untuk menjawab kebutuhan warga Jakarta," tandasnya.