Debat Capres Ketiga, Strategi Para Capres Atasi Sektor Keamanan yang Tumpang Tindih

Jakarta, NU Online

Debat Capres ketiga Pemilu 2024 membahas subtema Keamanan. Hal ini berkaitan dengan strategi para calon presiden (capres) untuk mengatasi sektor keamanan yang tumpang tindih.

“Kewenangan Institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan,” demikian bunyi pertanyaan yang disiapkan para panelis debat capres ketiga.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penyelesaian masalah tumpang tindih harus dimulai oleh pemimpin yang memiliki komitmen untuk menyelesaikannya. Pemimpin tertinggi, yaitu presiden, dipandang sebagai sosok yang harus bertanggung jawab dalam hal ini.

Dalam konteks pertahanan laut, caranya adalah menggabungkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan laut ke dalam sebuah entitas tunggal, yaitu Kosgat. Begitu juga dalam konteks keamanan yang tumpang tindih, fokus wilayah keamanannya diletakkan di tangan kepolisian.

“Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi di belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan katakan bantuan dari TNI. Maka disitulah call mereka, kami butuh bantuan, maka dibantu,” jelas Ganjar pada capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (7/1/2024).

Dalam debat capres ketiga, Ganjar Pranowo menekankan bahwa upaya memperbaiki tumpang tindih ini di tingkat daerah dapat didukung guna meningkatkan kualitas keamanan. Menurutnya, pelaksana di daerah, seperti Forkopimda, merupakan pihak yang dapat memberikan dukungan tersebut. Ganjar menegaskan bahwa pengelolaan situasi negara tidak boleh semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Diperlukan inisiatif dari berbagai pihak, termasuk peran aktif dari tingkat lokal, bahkan melibatkan tokoh masyarakat dan agama.

“Maka seluruh yang tumpang tindih di sisi regulasi satu perlu harmonisasi. Kedua perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa dalam menangani masalah ini, sikap yang paling jelas dalam segala konteks eksekutif adalah bahwa keputusan harus diambil oleh pemimpin tertinggi. Namun, jika perlu, perlu ada pembicaraan dengan DPR untuk duduk bersama dan membahas masalah ini secara regulatif.

Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Rasyied Baswedan berpendapat penting untuk merumuskan tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh Indonesia dalam waktu yang akan datang. Dengan merumuskan hal tersebut, dapat mengidentifikasi ancaman-ancamannya dan melihat bagaimana badan-badan yang sudah ada diatur untuk menghadapi tantangan tersebut. 

“Kalau kita hanya menata ulang, tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi,” ujar Anies Baswedan.

Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah bagaimana pengaturan organisasi dapat merespons tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, langkah pertama adalah merumuskan hal tersebut sebagai prioritas utama.

“Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting melibatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi, sehingga kemudian penataan organisasi badan-bada bukan semata-mata karena selera pemimpin, tetapi karena merespon atas ancaman itu, dengan begitu penataannya akan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Kemudian Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Ia mengatakan masalah tumpang tindih harus diselesaikan oleh pemimpin tertinggi.

“Tetapi saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa yang pelik, harus kita akui, menghadapi terorisme, Bom Bali, Poso, dan lainnya,” ujarnya.

“Untuk itu saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas Polri, supaya memimpin TNI dan POLRI menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun, dengan keunggulan TNI dan Polri langsung di bawah presiden kita akan berbuat lebih baik untuk rakyat kita,” pungkas Prabowo.