Gus Irfan Serahkan 200 Nama Calon Pejabat Kemenhaj ke KPK

Jakarta, NU Online

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menyerahkan 200 nama calon SDM yang akan bergabung ke Kementerian Haji dan Umrah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk di-tracking. 

"Tentu kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” kata Gus Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

Gus Irfan mengatakan nama-nama tersebut mayoritas migrasi dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama. Sebelum diserahkan ke KPK, pihaknya secara internal telah menyeleksi nama-nama tersebut.

"Kita mengadakan, memeriksa mereka-mereka, termasuk integritas dan setelah kita anggap lolos diserahkan ke KPK untuk di-tracking dengan track record mereka," kata Gus Irfan.

Gus Irfan menegaskan pentingnya pelibatan KPK sejak awal perjalanan kelembagaan Kemenhaj langkah ini preventif agar sejak awal, Kemenhaj tidak kecolongan.

"Kami memperkenalkan diri sebagai kementerian baru dan meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini, agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas," ujar Gus Irfan.

Selain penyerahan nama, Kemenhaj juga mengusulkan kerja sama strategis dengan KPK dalam pengawasan kelembagaan dan seluruh proses bisnis penyelenggaraan haji. 

Kolaborasi ini mencakup penyusunan sistem pencegahan korupsi, pemberian rekomendasi tata kelola, hingga pengawalan pada titik-titik rawan seperti kuota, layanan, belanja, dan pengelolaan anggaran.

"Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga layanan haji harus sesuai peraturan perundangan sekaligus menutup celah praktik korupsi,” tegas Gus Irfan.

KPK melalui Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa menyambut positif langkah strategis Kemenhaj tersebut. Ia menegaskan KPK akan mendukung upaya membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang bersih dan transparan.

"Saat ini KPK juga tengah melakukan kajian dan telaah atas potensi dan titik kritis dalam pencegahan korupsi dan dalam waktu dekat akan memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Kemenhaj untuk mencegah terjadinya korupsi dengan harapan tata kelola haji ke depan semakin baik," ungkap Cahya.

Gus Irfan kembali menegaskan bahwa Kemenhaj berkomitmen penuh menghadirkan integritas, dalam seluruh aspek Penyelenggaraan haji sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto.

"Pesan Presiden jelas: Kemenhaj harus menjadi wajah integritas. Karena itu, kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata. Harapan kami, model sinergi ini mampu membawa transformasi tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas,” pungkasnya.