Persiapan Haji 2026 Makin Pendek, Kementerian Haji dan Umrah Didorong Segera Rampungkan Struktur Baru

Jakarta, NU Online

Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk bergerak cepat dalam merampungkan struktur kelembagaan yang resmi bertransformasi sejak (26/8/2025).

“Struktur kementerian dilengkapi sesegera mungkin sembari menyiapkan tugas yang harus dijalankan para dirjen, direktur, dan pimpinan lainnya,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina melalui keterangan yang diterima NU Online Kamis (25/9/2025).

Selly menekankan bahwa kementerian yang kini dipimpin Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan itu memikul tugas besar. Selain mengelola jamaah haji yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang, kementerian ini juga harus sigap dalam diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.

“Persiapan haji 2026 ini semakin waktu semakin pendek,” katanya.

Ia menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji yang lahir melalui revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

Setelah disahkan DPR pada 26 Agustus 2025, pemerintah menargetkan struktur baru dapat dirampungkan dalam waktu satu bulan melalui peraturan presiden.

“Menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) itu dibatasi 30 hari. Dengan mengacu ini, maka pekan ini pemerintah akan meneken Perpres dan bisa langsung diisi personelnya,” katanya.

Selly mengingatkan agar waktu yang terbatas ini dapat diantisipasi oleh Menteri Gus Irfan dan jajarannya dengan menyiapkan seleksi lebih awal untuk mengisi jabatan-jabatan baru.

Ia menekankan pentingnya rekrutmen yang transparan agar menghasilkan pegawai berkualitas dan profesional.

“Tidak perlu dibatasi harus dari Kementerian Agama. Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni mengapa tidak, seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI dan Polri,” katanya.

Lebih jauh, Selly menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh sebatas perubahan nama atau struktur semata. 

Menurut Selly sejak awal tujuan utama kehadiran kementerian ini adalah meningkatkan pelayanan kepada jamaah. “Tak hanya soal layanan dalam prosesi ibadah, namun juga dalam hal biaya, kesehatan, keamanan dan lainnya,” pungkasnya.