Harapan Mahasiswa di Hari Antikorupsi Sedunia 2024: Perkuat Peran Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta, NU Online

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, praktik korupsi kecil makin dianggap wajar oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari data indeks perilaku antikorupsi 2024 yang turun dan selalu gagal mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Diketahui, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 berada pada angka 3,85 atau turun dibandingkan 2023 sebesar 3,92.

Dalam rangka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Ghatfan Hanif menyatakan bahwa perjuangan melawan korupsi harus masuk dalam gerakan yang lebih operasional dengan mengedepankan nilai-nilai seperti agen perubahan, kontrol sosial, penjaga nilai, dan moralitas yang dijaga oleh generasi muda.

"Mimpi tentang pemberantasan korupsi sangat wajib kita implementasikan ke dalam rumpun pergerakan idealisme dan esensialisme baik dalam pendekatan filosofis, sosiologis maupun yuridis sekalipun," ujar Ghatfan kepada NU Online, Senin (9/12/2024).

Lebih lanjut, Kader Ansor Jakarta Selatan itu menegaskan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia seharusnya bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat peran hukum dan kebijakan yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi.

"Para pemangku kebijakan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus memiliki komitmen penuh dalam menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi yang merusak sistem negara," tambahnya.

Sementara itu, Mahasiswi Magister Universitas Indonesia (UI) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Wiwit Musaadah menggarisbawahi bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi sudah merajalela di berbagai lapisan pemerintahan, bahkan hingga ke tingkat akar rumput.

"Akibatnya, rakyat sering kali menjadi korban langsung dari sistem yang rusak, dengan pelayanan publik yang buruk, pembangunan yang tidak merata, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara," ujarnya  kepada NU Online Senin (9/12/2024).

Lebih lanjut, kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Univeritas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) itu mengatakan, meskipun pemerintah telah berupaya dengan kebijakan dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi realitas menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari harapan bebas korupsi.

Wiwit juga mengatakan bahwa tantangan besar, antara lain lemahnya penegakan hukum, revisi undang-undang yang justru melemahkan, serta pengaruh elit politik, masih menghalangi pemberantasan korupsi yang efektif.

Ia pun menekankan pentingnya transparansi dalam sistem pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong perubahan.

"Karena jika korupsi terus dibiarkan, tanpa diberikan efek jera bagi pelakunya dampaknya tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga masa depan bangsa, membahayakan generasi mendatang yang mewarisi sistem yang sudah kehilangan integritasnya," jelasnya.

Senada, Mahasiswa Dirasat Islamiyyah, Universitas Kairo, Mesir, Rahmi Fauziah Putri mengungkapkan bahwa korupsi dapat merusak kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa ketamakan dan ketidakpuasan yang tak ada habisnya merupakan akar dari korupsi yang merugikan seluruh masyarakat.

"Korupsi menyebabkan ketimpangan yang sangat besar, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Negara seharusnya memberikan ruang untuk menyejahterakan rakyatnya, namun akibat korupsi, hak-hak rakyat sering kali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi segelintir orang," tegas Rahmi.

Ia meyakini, seruan itu semakin menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mengubah kondisi bangsa menuju negara yang lebih bersih, adil, dan transparan.

"Tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelaku perubahan yang dapat menggugah sistem yang telah rusak akibat praktik korupsi. Semoga dengan kesadaran yang semakin tinggi di kalangan generasi muda, mimpi Indonesia bebas korupsi bisa menjadi kenyataan," terangnya.