Jokowi Bersyukur Indonesia Punya Layanan Digital Terintegrasi, Tapi Pusat Data Nasional Diretas

Jakarta, NU Online

Presiden Joko Widodo bersyukur karena saat ini Pemerintah Indonesia punya layanan digital terintegrasi 'INA Digital'. Menurutnya, platform ini akan mempercepat dan mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan secara digital. 

Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024). 

"Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur, untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat," kata Jokowi. 

Ia juga mengklaim telah memperluas cakupan elektrifikasi dan internet di seluruh Indonesia pada 2024. Capaian ini, bagi Jokowi, akan mendorong digitalisasi UMKM dan melahirkan banyak pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang berkualitas.

"Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak enterpreneur muda yang berkualitas di negeri ini," katanya.

Namun beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan karena Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber dalam bentuk Brain Cipher Ransomware yang diluncurkan oleh kelompok Lockbit 3.0, pada Juli 2024 lalu.

Terdapat sekitar 210 instansi pemerintahan di pusat dan daerah yang terdampak akibat serangan ini.

Imbas dari serangan ransomware ini menyerang berbagai sektor, seperti sistem imigrasi dan pendidikan. Lumpuhnya layanan imigrasi akibat gangguan PDN telah membuat sistem imigrasi lumpuh hingga menyebabkan penumpukan penumpang di sejumlah bandara.

Ratusan ribu data pendidikan seperti penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dilaporkan hilang, sehingga menyebabkan banyak individu kehilangan akses terhadap hak beasiswa.

Beberapa hari setelah peretasan itu, kelompok peretas Brain Cipher mengingatkan agar pemerintah Indonesia memperkuat keamanan siber dengan merekrut sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

"Kami harap serangan kami membuat pemerintah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan keamanan siber mereka, terutama merekrut SDM keamanan siber yang kompeten," tulisnya.

Pakar Siber dari Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPIS PBNU) Robin Syihab menilai sikap yang dilakukan Brain Chiper telah melucuti integritas Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. 

"Awalnya mungkin (peretasan dilakukan) untuk cari uang, tapi kemudian kasihan karena banyak pelajar yang kehilangan beasiswa atau bisa juga karena tujuan lain untuk menjatuhkan kredibilitas atau reputasi Menkominfo," kata Robin kepada NU Online, pada 2 Juli 2024.