Konsolidasi Nasional INKLUSI, Lakpesdam PBNU Perkuat Pencegahan Perkawinan Anak Fase 2026–2028

Jakarta, NU Online

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menggelar Pertemuan Konsolidasi Nasional (PKN) Program INKLUSI pada 13–16 Februari 2026. Program ini merupakan bagian dari kerja sama Kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia dan berfokus pada pencegahan perkawinan anak sebagai langkah strategis memasuki fase implementasi 2026–2028.

Program ini dijalankan dengan prinsip co-creation, tidak hanya melibatkan Lakpesdam dan Fatayat NU, tetapi juga Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) serta Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU).

Kegiatan ini dihadiri Ketua PBNU, jajaran pengurus Lakpesdam PBNU, PP Fatayat NU, LKK PBNU, RMI PBNU, tim pusat program, Sekretariat INKLUSI, serta mitra pelaksana dari Kapuas, Sorong, Lombok Utara, Tojo Una-Una, Indramayu, Malang, dan Lembata. Selama tiga hari, peserta melakukan refleksi capaian fase sebelumnya, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah bersama untuk memperdalam perubahan di tingkat keluarga, komunitas, layanan, dan lingkungan pendidikan keagamaan.

 

Dalam pembukaan kegiatan, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak sejalan dengan mandat besar organisasi dalam membangun kualitas keluarga Indonesia.

 

“Salah satu visi PBNU adalah membangun keluarga yang maslahat dan berkualitas. Keluarga yang maslahat, yang berkualitas, harus terdiri dari pasangan yang juga berkualitas. Karena itu, pernikahan anak kita anggap pernikahan yang mengandung kerentanan. Oleh karena itu kita (PBNU) mendukung program pencegahan perkawinan anak ini. Dalam pandangan kami, ini adalah program yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah atau tujuan-tujuan pokok dari agama," ujarnya.

 

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam membangun narasi pencegahan tersebut.

 

“Saya ingin memberikan peringatan, kita mendukung program pencegahan perkawinan anak, tapi kita juga harus sedikit waspada terhadap kecenderungan sebagian masyarakat untuk tidak menikah. Oleh karena itu, kita tetap harus menjaga keseimbangan antara perjuangan kita dalam mencegah perkawinan anak dan kita tidak bisa membenarkan gagasan menghindari menikah sama sekali,” imbuhnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa agenda perlindungan anak perlu berjalan beriringan dengan penguatan nilai keluarga serta kesiapan individu dalam membangun rumah tangga yang sehat.

 

PKN ini dirancang sebagai momentum penting untuk memastikan Fase II tidak sekadar melanjutkan kegiatan, tetapi juga memperkuat perubahan yang telah tumbuh pada fase sebelumnya. Fokus program diarahkan pada peningkatan peran keluarga dan masyarakat, penguatan resiliensi anak dan kaum muda sebagai agen perubahan, pelembagaan sistem layanan berbasis desa termasuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta penguatan pesantren sebagai ruang aman bagi anak.

Melalui metode partisipatif, mulai dari paparan, refleksi bersama, diskusi kelompok, hingga pleno konsolidasi, seluruh peserta didorong membangun rasa kepemilikan kolektif terhadap arah program. Forum ini diharapkan melahirkan kesepahaman strategis, rencana tindak lanjut awal, serta komitmen kerja yang lebih solid antarwilayah.

Direktur Lakpesdam PBNU, Asrul Raman​​​​​​ saat penutupan kegiatan menegaskan bahwa konsolidasi bukan sekadar forum koordinasi, melainkan ikhtiar merawat pembelajaran dan memastikan intervensi di akar rumput berjalan konsisten, adaptif, dan berkelanjutan.

 

Dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, Lakpesdam PBNU bersama jaringan mitra optimistis upaya pencegahan perkawinan anak dapat semakin sistemik, menjangkau keluarga dan komunitas secara lebih luas, serta menghadirkan masa depan yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.