Menag Nasaruddin Jelaskan Tantangan Ulama di Masa Depan: Tak Cukup Kepintaran Tekstual

Jakarta, NU Online

Menteri Agama (Menag) Prof Nasaruddin Umar menjelaskan tantangan ulama di masa depan. Baginya, kemampuan itu perlu dimiliki ulama saat ini untuk mencerna berbagai macam persoalan yang hadir sebagai kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat.

Hal itu dikatakan Menag Nasaruddin dalam Sarahsehan Ulama bertajuk Asta Cita dalam Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari rangkaian acara Peringatan Harlah Ke-102 NU, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/2/2025).

"Jadi era sekarang ini (ulama) tidak cukup didukung oleh sebuah kepintaran tekstual, tapi kita juga harus mampu mengaktualisasikan kecerdasan tekstual itu di dalam kearifan memahami kenyataan kontekstual," katanya.

Menurutnya, kader ulama di masa yang akan datang tidak hanya merujuk kepada definisi kebenaran yang selama ini telah ada, tapi harus diperkaya dengan pola-pola baru yang juga berkembang di dalam masyarakat.

"Jika tidak, maka kekecewaan akan membayangi kita, contoh kekecewaan itu adalah kita kadang-kadang berhadapan dengan suatu kenyataan sebetulnya tidak valid secara intelektual, tidak terlalu kokoh secara legal formal keagamaan tapi kok itu menang, tapi kok itu eksis di dalam masyarakat," katanya.

Hal itu menjadi bukti bahwa validitas suatu kebenaran tidak cukup diuji dengan teori-teori kebenaran itu sendiri, tapi perlu dilengkapi oleh kecerdasan lain, kearifan lain, dan di sinilah tantangan para ulama di masa mendatang.

Menag Nasaruddin menegaskan bahwa menjadi ulama dalam masyarakat modern itu sangat tidak mudah atau sesederhana menjadi ulama pada masa-masa yang lampau. Sebab kecenderungan atau pilihan seseorang untuk memilih sesuatu tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.

"Diperlukan kearifan-kearifan lain, kearifan lokal terutama, kearifan universal juga bagian yang tidak terpisahkan untuk kita pahami dan dengan demikian itulah yang menjadi rujukan ulama yang eksis di masa depan," jelasnya.

Menag Nasaruddin juga turut menyinggung soal definisi untuk melegitimasi gelar keulamaan kepada seseorang. Mulai dari siapa yang berhak mendefinisikan ulama, apa definisi negara tentang ulama, dan apa definisi ulama tentang negara?

"Siapa berhak menentukan kriteria sosok figur bisa disebut ulama dan bukan ulama? Nah ini sangat penting kita camkan bersama. Jangan sampai kita menganggap diri kita ulama tapi kriteria lain kita tidak terpenuhi atau orang yang sesungguhnya memenuhi syarat sebagai ulama tapi kita tidak berikan predikat ulama, karena ada subyektifitas kita yang menghambat untuk itu," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengaku telah membatasi gerak NU yang di dalamnya hadir para ulama untuk tidak berkembang menjadi identitas politik. Sebab hal itu diakuinya akan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara

"Kita sudah bisa melihat contoh di negara-negara lain, India misalnya. Ketika satu lingkungan budaya atau agama tumbuh sebagai identitas politik dan dikonsolidasikan untuk berkompetisi memperebutkan kekuasaan maka akibatnya akan berbahaya sekali. Saya kira orang Jakarta punya pengalaman soal itu," jelasnya.

"Maka NU tidak boleh dibiarkan tumbuh apalagi sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik, tidak boleh," terangnya.