Muktamar Fiqih Peradaban Akan Hasilkan Komunike dan Diplomasi Global Gus Yahya

Sidoarjo, NU Online
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) mengatakan bahwa Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I tidak akan membuat rekomendasi.

 

"Kita tidak akan membuat rekomendasi tapi akan membuat semacam komunike atau pernyataan," ucap Gus Ulil saat dihubungi NU Online, Sabtu (4/2/2023) malam.

 

Ia menjelaskan, pernyataan yang akan dibuat itu berupa rumusan tentang sikap umat Islam, yang diwakili para ulama sedunia untuk menjawab masalah-masalah atau realitas baru.

 

Di antara rumusan itu adalah soal sudut pandang fiqih dalam melihat realitas atau negara modern, munculnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan perjanjian internasional di bawah PBB yang mengatur  hubungan antar negara bangsa.

 

Hal tersebut merupakan realitas baru di dalam sudut pandang hukum Islam, karena literatur-literatur fiqih klasik yang ditulis para ulama terdahulu tidak memuat soal negara bangsa di era modern dan kedudukan PBB.

 

Selain itu, kata Gus Ulil, di PBB ada suatu dokumen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia di muka bumi yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Universal.

 

"Nah kalau kita menganggap PBB ini adalah institusi yang valid secara keagamaan atau fiqih, artinya kita harus mengikuti kesepakatan yang disepakati oleh negara-negara modern, berupa konvensi-konvensi yang diputuskan oleh PBB," jelas Gus Ulil.

 

Apabila ulama dan negara-negara Muslim di dunia sepakat untuk bergabung dengan PBB, maka seluruh dokumen yang dihasilkan harus mengikat seluruh umat Islam sedunia.

 

Diplomasi Global Gus Yahya
Gus Ulil menambahkan, setelah legalitas fiqih atau legitimasi PBB atas hukum Islam itu sudah selesai disepakati oleh para ulama dunia, maka Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akan berusaha untuk melakukan diplomasi global.

 

"Diplomasi global untuk membujuk semua negara ini agar kembali kepada PBB sebagai institusi yang kita sepakati bersama untuk menentukan aturan main di dalam kehidupan global sekarang ini," tutur Gus Ulil.

 

Sebab saat ini, lanjutnya, ada kecenderungan negara-negara kuat bertindak di luar aturan main yang disepakati PBB.

 

Gus Ulil mengingatkan, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I digelar PBNU bertujuan untuk membangun peradaban yang damai dan berdasar keadilan.

 

Menurut Gus Ulil, peradaban yang damai tidak bisa diciptakan kalau tidak ada aturan yang fair dalam mengatur hubungan antarbangsa ini. Dengan kata lain, bukan kehidupan dominan dari negara-negara kuat yang dapat menentukan segala-galanya.

 

"Jadi, sekarang ini ada kecenderungan unilateralisme. Satu negara secara sepihak melakukan tindakan yang mengganggu integritas negara lain. Ini semua akan membuat perdamaian dunia terganggu," pungkas Gus Ulil.

 

Diketahui, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I akan digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (6/2/2023). Acara ini merupakan satu dari sembilan rangkaian kegiatan dalam rangka Harlah 1 Abad NU.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Aiz Luthfi