PB PMII: Program Pemagangan Kerja Nasional Harus Inklusif, Adil, dan Ada Kepastian Karier

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Bidang Ketenagakerjaan Muhammad Razik Ilham mendukung program pemagangan kerja nasional yang digagas pemerintah, sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda Indonesia.

Namun demikian, Razik mengingatkan pemerintah agar program pemagangan kerja nasional harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kepastian karier bagi peserta magang.

“PB PMII mendukung penuh program pemagangan kerja, tetapi pelaksanaannya harus inklusif, adil, dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta. Kuota pemagangan perlu diperluas seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja di Indonesia,” ujar Razik dalam keterangan tertulis yang diterima NU Online, Selasa (7/10/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya menghapus diskriminasi dalam rekrutmen peserta magang, baik dari segi status sosial, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman kerja.

Menurutnya, kesempatan magang harus terbuka untuk semua kalangan, baik lulusan perguruan tinggi, sekolah menengah, maupun mereka yang belum memiliki pengalaman kerja.

“Magang jangan hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu. Semua anak bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang di dunia kerja,” tegasnya.

Selain itu, PB PMII menilai masih lemahnya sistem pengawasan dalam program pemagangan, terutama terkait upah, jenis pekerjaan yang diberikan, perlindungan sosial dan kesehatan, serta pembinaan selama masa magang.

Razik memperingatkan pemerintah bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, program pemagangan berpotensi berubah menjadi bentuk perbudakan modern.

“Masih banyak peserta magang yang diberi pekerjaan kasar tanpa upah yang layak dan tanpa perlindungan sosial. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Magang bukan ajang eksploitasi tenaga muda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Razik menekankan bahwa program pemagangan kerja nasional harus memiliki arah karier yang jelas. Peserta magang tidak boleh hanya dijadikan tenaga sementara tanpa prospek kepegawaian yang pasti.

“Magang seharusnya menjadi jalan awal menuju karier tetap. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan ada jalur transisi dari magang ke status pekerja penuh waktu,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah agar lebih fokus pada pengembangan keterampilan (skill development) sebagai kunci adaptasi terhadap perubahan cepat dalam dunia kerja global.

“Dunia kerja berubah sangat cepat karena digitalisasi dan otomasi. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan keterampilan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing,” kata Razik.

Selain itu, ia meminta pemerintah fokus pada penguatan sektor ekonomi dan peningkatan investasi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

“Pemerintah harus fokus terhadap isu-isu ekonomi yang dapat menarik investor. Dengan begitu, lapangan kerja akan terbuka lebih banyak dan mampu menyerap angkatan kerja muda yang terus meningkat,” tutupnya.