PBNU Minta “Ahlul Halli wal Aqdi” Ditunda

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta konsep Ahlul Halli wal Aqdi jangan dulu dipakai dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jawa Timur yang akan digelar akhir Mei nanti. AD/ART NU yang telah disepakati dalam Muktamar Makassar 2010 lalu sebagai forum permusyawaratan tertinggi di lingkungan NU belum mengesahkan konsep itu.<>

“Jika ada yang menghendaki Ahlul Halli wal Aqdi diterapkan dalam Konferwil NU Jatim, PBNU meminta ditunda dulu pelaksanaannya sampai ada pembahasannya dalam Muktamar mendatang,” kata Wakil Sekjen PBNU H. Sulthon Fathani kepada NU Online di kantor PBNU Jakarta, Rabu (15/5).

Keputusan itu diambil dalam Rapat  Harian Syuriyah dan Tanfidziyah awal Mei lalu dan ditegaskan kembali dalam Rapat Harian tanfidziyah, Selasa (14/5) tadi malam.

Menurut Sulthon, di kalangan PBNU sendiri para pengurus mempunyai pandangan yang berbeda mengenai Ahlul Halli wal Aqdi atau pemilihan rais syuriyah dan ketua tanfidziyah oleh semacam dewan khusus yang dibentuk.

Ketua PBNU H Slamet Effendi Yusuf misalnya, menyatakan, konsep tersebut sudah tidak pas jika diterapkan sekarang. Ia adalah salah seorang yang terlibat aktif dalam Muktamar NU di Situbondo 1984 yang menerapkan konsep ini dan menetapkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum PBNU.

“Waktu itu kita membutuhkan konsep itu, tapi sekarang tidak pas lagi diterapkan sekarang. Alasan Pak Slamet, saat ini kita kesulitan menentukan siapa-siapa tokoh yang bisa jadi referensi untuk menunjuk ketua umum,” kata Sulthon.

Namun terkait dinamika yang terjadi di daerah-daerah, PBNU sendiri telah menyiapkan rumusan Ahlul Halli wal Aqdi untuk dibahas dalam Munas atau Muktamar mendatang. Rapat juga telah menunjuk Rais Syuriyah PBNU KH Masdar Farid Mas’udi dan Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali untuk mematangkan konsep itu.

“Jadi ahlul Halli wal Aqdi belum bisa diterapkan sampai dibahas dan disetujui dalam Muktamar. Namun PBNU tetap merekomendasikan konsep Ahlul Halli wal Aqdi ini diterapkan secara kultural, misalnya PCNU atau PWNU (pemegang suara: red) menemui beberapa kiai-kiai atau tokoh di beberapa daerah jika memungkinkan untuk dimintai pertimbangan mengenai siapa yang pantas memimpin NU,” pungkas Sulthon.



Penulis: A. Khoirul Anam