PBNU: Monopoli Fatwa Halal UU Cipta Kerja Hanya Copy Paste UU JPH Tahun 2014

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Maksum Machfoedh menyatakan kecewa terhadap perubahan ketentuan terkait jaminan produk halal (JPH) pada Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya, ketentuan terkait JPH pada UU Cipta tidak mengalami perubahan signifikan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.

"PBNU sudah dini sekali mengingatkan, tetapi tidak pernah digubris," kata H Maksum.

Sejak UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dikeluarkan, PBNU pernah memberikan catatan DPR dan pemerintah atas pelanggaran asas keadilan pada UU tentang JPH tersebut. PBNU kerap menegaskan bahwa NU dan ormas Islam lainnya memiliki kapasitas yang memadai dalam mengeluarkan fatwa sebagaimana MUI.

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) KH Sarmidi Husna mengatakan serupa. Menurutnya, substansi materi terkait JPH pada UU Cipta tidak mengalami perubahan signifikan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.

"Iya, Mas," jawab Kiai Sarmidi ketika ditanya perihal ketidakseriusan pembahasan DPR pada UU Cipta Kerja ini terutama soal monopoli fatwa halal MUI sebagai copy paste atau salin tempel dari UU JPH Nomor 33 Tahun 2014.

Monopoli fatwa halal disebutkan pada Pasal 48 dalam UU Cipta Kerja terkait Ketentuan Pasal 33 ayat 1-4 pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH disusul Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal yang ditandatangani Menag RI pada 12 November 2019.

Kiai Sarmidi Husna menambahkan cerita serupa. Kiai Sarmidi mengatakan bahwa PBNU pernah melayangkan rekomendasi kepada parlemen dan pemerintah.

"Ke DPR dan Presiden. Pak Andi (Wasekjen PBNU Andi Najmi) yang menjelaskan rekom PBNU di RDP DPR. Rekomendasi juga hasil diskusi dengan DPR 2 PKB. Rekomendasi PBNU diabaikan," kata Kiai Sarmidi.

Menyikapi ketidakadilan pada UU Cipta Kerja, PBNU dan pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan menempuh jalur konstitusional. PBNU akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Kendi Setiawan