PBNU Tolak Wacana Ahok Soal Lokalisasi Prostitusi

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang akan melokalisasi prostitusi di wilayah yang dipimpinnya. 
<>
"(Lokalisasi prostitusi) itu sama saja dengan melegalkan perzinaan," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj di Jakarta, Senin (27/4).

 Dijelaskan oleh Kiai Said, perzinaan, pembunuhan, pencurian, minuman keras, termasuk narkotika dan obat-obatan terlarang, adalah hal-hal yang larangannya sudah jelas disebutkan di dalam Al-Qur’an dan Hadist. 

"Jadi berbeda dengan permasalahan sosial lain yang masih bisa dicarikan solusi melalui ijma', qiyas, dan pembahasan-pembahasan lain dalam kaidah fiqih," lanjut Kiai Said. 

Ditanya mengenasi solusi mengatasi prostitusi, khususnya di Jakarta, Kiai Said salah satunya meminta agar hukum dalam hal ini diterapkan dengan baik dan benar. Maraknya prostitusi salah disebut salah satunya akibat penanganan setengah-setengah oleh aparat penegak hukum.
 
"Yang membuat undang-undangnya, penegak hukumnya, semua jangan setengah-setengah. PSK-nya, mucikarinya, penyedia tempatnya, bahkan kalau ada penegak hukum yang ternyata terlibat, ya dihukum sesuai aturan yang berlaku, saya rasa itu bisa mengurangi prostitusi," jelas kiai penyandang gelar akademik profesor di bidang tasawuf.
 
Solusi lain untuk mengatasi prostitusi, masih kata Kiai Said, adalah faktor ekonomi dan moralitas yang dibehani secara serius. 

"Sedini mungkin aspek moral harus ditanamkan, terutama dalam lingkungan keluarga. Kalau moral bagus, insya allah ekonomi juga akan bagus, dan orang tidak akan terjerumus dalam hal-hal negatif," pungkasnya.
 
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menggulirkan wacana lokalisasi prostitusi sebagai solusi atas maraknyak praktik bisnis haram tersebut di wilayah yang dipimpinnya. Ahok beralasan, dengan dilokalisasi Pemerintah akan dengan mudah melakukan kontrol. (mukafi niam)