Peran Masyarakat Sipil Sangat Krusial dalam Mendorong Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme

Jakarta, NU Online

Wahid Foundation merilis Laporan Riset Pencapaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme periode 2021-2024.

Salah satu laporan ini menyoroti masih rendahnya adopsi RAD PE di tingkat daerah dan pentingnya peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam mendorong kebijakan tersebut.

Dari total 38 provinsi di Indonesia, baru sekitar 21 persen yang memiliki RAD PE. Angka ini lebih rendah di tingkat pemerintah kota dan kabupaten. Dari 98 pemerintah kota, kurang dari 10 persen yang telah menerbitkan RAD PE, sementara di tingkat kabupaten jumlahnya hanya sekitar 1 persen dari total 416 kabupaten.

Peneliti Wahid Foundation Alamsyah Djafar menilai peran OMS sangat krusial dalam mendorong pencegahan ekstremisme dan terorisme.

Ia menyebut advokasi OMS dinilai mampu membuka akses kebijakan, menyediakan rujukkan teknis, serta memperkuat legitimasi advokasi di hadapan pemerintah daerah.

"Kasus Kota Mataram menjadi contoh praktik baik. OMS lokal mampu menginisiasi advokasi RAD PE hingga didorong menjadi kebijakan di tingkat provinsi. Ini menunjukkan bahwa RAD PE bisa lahir dari kebutuhan yang diartikulasikan oleh masyarakat sipil," ujar Alamsyah di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia mengakui adanya asumsi bahwa sebagian besar RAD PE lahir karena keterlibatan OMS. Namun, menurutnya, asumsi tersebut tidak selalu berlaku di semua daerah.

Provinsi Lampung, misalnya, berhasil menyusun RAD PE tanpa keterlibatan OMS yang secara khusus melakukan advokasi, meski terdapat organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah.

"Artinya, peran OMS memang penting, tapi tidak tunggal. Ada konteks dan dinamika lokal yang berbeda-beda,” jelasnya.

Alamsyah juga menyoroti peran LSM seperti Aman Indonesia sebagai model OMS yang mendorong advokasi RAD PE secara berkelanjutan. Advokasi ini, kata dia, merupakan kelanjutan dari upaya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, yang kemudian diperluas ke isu ekstremisme berbasis kekerasan dengan perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

"Advokasi RAD PE tidak muncul tiba-tiba, tetapi lahir dari proses panjang dan kebutuhan riil masyarakat. Ini praktik baik yang perlu direplikasi," tambahnya.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Prof Haula Rosdiana menyatakan Indonesia merupakan negara kedua di ASEAN yang memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) dan berpotensi menjadi role model bagi negara lain.

Keunggulan Indonesia, menurut Haula, terletak pada keragaman OMS dan keterlibatannya dalam proses kebijakan, meski tetap terdapat batasan dan tantangan, terutama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan OMS.

"Ruang keterlibatan OMS masih ada dan terus berkembang. Namun, membangun kepercayaan itu proses, tidak instan. Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan OMS dalam isu pencegahan ekstremisme masih memungkinkan," ujarnya.

Ia menambahkan, dinamika global juga mempengaruhi pendekatan pemerintah terhadap isu terorisme, termasuk perdebatan mengenai militerisasi versus pendekatan sipil. Dalam konteks ini, keberadaan OMS dinilai penting sebagai penyeimbang dan penyedia perspektif berbasis hak asasi manusia.

"Jika kepercayaan antara pemerintah dan OMS terbangun, maka upaya pencegahan ekstremisme akan lebih inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.