Psikolog Unusia Dorong Pemerintah Gencarkan Kampanye Kesehatan Mental

Jakarta, NU Online
Psikolog dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta Maryam Alatas, mengatakan optimalisasi pelayanan kesehatan mental perlu terus dilakukan. Ia mendorong pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan kampanye secara intensif terkait edukasi kesehatan mental.

 

“Kampanye mengenai kesehatan mental memang perlu dilakukan sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok desa,” kata Maryam kepada NU Online, Senin (10/10/2022) malam.

 

Ia menilai, sejauh ini fasilitas pelayanan kesehatan mental belum merata. Pelayanan kesehatan mental di Indonesia, kata dia, belum menjangkau banyak daerah, utamanya di pedalaman.

 

“Fasilitas sudah bisa diakses dari mulai puskesmas, walaupun mungkin untuk di daerah-daerah selain kota besar, terutama Jakarta, fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) masih terbatas. Jadi tidak merata,” jabar dia.

 

Disisi lain, ia juga melihat tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental juga masih rendah.

 

“Masih ada yang mempercayai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah korban ilmu hitam, atau karena kemasukan jin dan sejenisnya, dihubungkan dengan hal-hal mistis. Lebih ekstrem lagi, ada yang meyakini bahwa orang tersebut akan menjadi wali,” ungkap Kepala Unit Pelayanan dan Pengembangan Psikologi (UP3) Unusia tersebut.

 

Menurutnya, fenomena itu terjadi lantaran keterbatasan informasi dan pengetahuan yang bahkan mengakibatkan adanya pemasungan orang dengan gangguan jiwa.

 

“Mau menyalahkan pihak keluarga juga saya rasa agak susah, karena kemungkinan keluarga memutuskan untuk memasung agar orang tersebut tidak mengganggu atau meresahkan,” tambahan dia.

 

Ia menambahkan, di tengah perkembangan teknologi informasi, informasi mengenai kesehatan atau gangguan mental telah tersedia luas dan mudah diakses melalui media. Menurutnya, kesempatan itu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Meski pada pelaksanaannya, beberapa daerah pelosok lagi-lagi menjadi fokus bersama dalam upaya pemerataan layanan.

 

Untuk itu, ia menyebut pemerintah mengoptimalisasi kampanye dan sosialisasi terkait kesehatan mental, misalnya dengan menerjunkan konselor di masing-masing desa.

 

“Konselor bisa warga setempat yang sebelumnya diberikan pelatihan untuk memberikan layanan konseling atau pertolongan awal,” kata dia.

 

Selain untuk memberikan layanan konseling, lanjutnya, konselor juga bisa mengajak stakeholder tertentu untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan mental.

 

“Kemudian konselor juga bisa melakukan identifikasi, jika ada warga yang memiliki potensi mengalami gangguan mental, dapat dirujuk ke psikolog yang mungkin tersedia di kota atau daerah lainnya yang terdekat,” pungkas Maryam.

 

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Aiz Luthfi