Transformasi Pengelolaan Sampah Harus Dimulai dari Hulu, Bukan Solusi Instan Hilir

Jakarta, NU Online

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia Ibar Akbar menilai bahwa Upaya transformasi pengelolaan sampah di Indonesia dinilai tidak boleh lagi bergantung pada solusi instan di hilir.

Ia menegaskan bahwa perbaikan mendasar justru harus dimulai dari hulu, terutama pada aspek tata kelola, pemilahan, serta kebijakan pengurangan sampah dari sumber.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk Transformasi Pengelolaan Sampah Daerah Menuju Sistem Zero Waste yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Ibar menegaskan bahwa persoalan sampah di Indonesia semakin mendesak. Kondisi ini ditandai oleh meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA), serta rendahnya tingkat pemilahan dari sumber.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata soal volume, melainkan juga lemahnya tata kelola dan penganggaran di tingkat daerah. Saat ini, anggaran belanja persampahan masih didominasi untuk pengangkutan dan pengelolaan akhir hingga 70 persen.

“Kami melihat, upaya pengurangan sampah dari sumber justru belum menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah justru menekankan teknologi di lihir seperti Refuse-Derived Fuel (RDF) dan Waste to Energy (WtF) menjadi solusi cepat, bahkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) di masa Presiden Prabowo,” ucapnya.

Ibar mengungkapkan bahwa pendekatan ini berisiko mengalihkan fokus dari pembenahan sistem yang lebih mendasar. Tanpa perbaikan tata kelola, pemilahan, dan kebijakan pengurangan, solusi di hilir hanya menjadi jalan pintas yang tidak menyelesaikan akar persoalan.

“Banyak sekali komunitas-komunitas yang sudah melakukan pemilahan, ini yang harus difasilitasi dengan diberikan insentif dan dukungan lewat alokasi anggaran. Jangan sampai anggaran yang besar malah diprioritaskan ke waste to energy dan RDF,” katanya.

“Justru sampah organik ini yang harus kita kelola dahulu. Pemerintah daerah bisa fokus mengelola sampah organiknya dahulu. Untuk masalah sampah plastik dan yang lainnya, kita dorong industri atau produsen sebagai pemilik kemasan,” sambungnya.

Ia menilai bahwa pendekatan berbasis pembakaran tidak menyelesaikan masalah produksi sampah. Selain bergantung pada pasokan sampah, teknologi ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan, seperti emisi polutan berbahaya, logam berat, serta residu abu beracun.

“Ketika bicara soal RDF atau WtE, kita bicara soal pasokan sampah. Kita jadi melihat sampah sebagai komoditas. Artinya, ketika kita melihat sampah dengan sudut pandang ekonomi sebagai komoditas atau bagian dari rantai pasok yang harus dipenuhi di situ masyarakat justru secara tidak langsung diajak menghasilkan sampah agar bisa memenuhi pasokan sampah tersebut,” tegas Ibar.