Jombang, NU Online
Hari kedua Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) yang digelar di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron Mukti. Wamenkes mendorong pengurus NU melalui LKNU ikut mendampingi program pemerintah dalam bidang kesehatan.<>
Banyak program-program kesehatan yang digulirkan pemerintah. Dan NU memiliki peluang besar ikut memberikan pendampingan untuk pelaksanaannya. Seperti program Jaminan Persalinan (Jampersal), misalnya yang sekarang bergulir.
Saat berdialog, Ali Gufron mengatakan, dalam pelaksanaanya, jika di masyarakat masih ditemui ada dokter atau bidan yang minta uang silahkan dilaporkan saja ke dokter Opgin."Kalau perlu langsung ke Kementrian Kesehatan. Kita buka layanan 24 jam soal pengaduan ini," imbuhnya menjawab pertanyaanpeserta Rakornas.
Sebelumnya, salah satu peserta Hasanah asal Situbondo melaporkan, bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan Jampersal masih ada pungli. Bahkan seorang dokter masih mematok tarif. " Ini sebagai laporan pak wakil menteri," ujarnya.
Wamenkes menambahkan, pemerintah bertekat memberikan jaminan kesehatan kepada warganya, meski hingga kini masih belum sempurna, karena persoalan data. Karenanya Menkes terus membenahi pendataan terkaitjamkesmas dan Jamkesda.
"Kalau ada orang miskin sakit masuk Jamkesmas masih ditarik biaya silahkan dilapor ke saya," pintanya.
Lebih lanjut Ali Gufron menjelaskan, orang miskin masih ditarik biaya itu merupakan kesalahan pihak RS. Untuk memenuhi pelayanan kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalaui APBN P untuk kesehatan sebesar Rp. 3,2 triliun.
"Ini sudah disetujui DPR, jadi silahkan mengajukan jika memang emergensi kita akan prioritaskan, segera kita survey," pungkasnya.
Redaktur : Syaifullah Amin
Kontributor : Muslim Abdurrahman
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Khutbah Jumat: Allah Tidak Membebani Hamba di Luar Batas Kemampuannya
3
Respons Wacana Penutupan Prodi yang Dinilai Tak Relevan, LPTNU Tekankan Kebijakan Komprehensif
4
KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 Santri di Ciawi Bogor
5
Perlintasan Liar Dikelola Ormas, Dirut KAI: Tidak Memenuhi Syarat, Kami Tutup
6
Hari Buruh 2026: Prabowo Wacanakan Penurunan Potongan Aplikator Ojol hingga di Bawah 10 Persen
Terkini
Lihat Semua