Malam Terakhir Mahbub Djunaidi dan yang Belum Berakhir

Tanggal 30 September 1995 berjalan seperti 30 September lainnya. Pada masa itu, ruang tamu dan ruang-ruang kelas sekolah dari Sabang sampai Merauke, televisi menyala demi sebuah ritual. Sejak 1985, TVRI menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI. Setiap tanggal itu, film lebih dari empat jam tentang penculikan para jenderal ditayangkan guna menanamkan ingatan resmi anak bangsa, dan ditonton karena memang mandat penguasa.

Di Bandung, kawasan Kliningan ujung Buahbatu sejalan ke rumah WS Rendra, tinggal seorang lelaki berusia 62 tahun, tubuhnya sudah lama tidak benar-benar sehat, tetapi pikiran dan lidahnya belum pensiun.

Malam, film itu ia tonton. Beredar cerita bahwa ia sempat menyaksikan adegan demi adegan dan berkomentar pendek. Cerita itu banyak ngibulnya. Kalimat itu meluncur dengan gaya bicara khas betawi, dan ia merasa justru film itu selayaknya dicurigai. Isfandiari, putranya menceritakan kisah ayahnya itu.

Pasalnya, sekitar pukul 03.30, Ahad, 1 Oktober 1995, ia meninggal di rumahnya. Lelaki itu bernama Mahbub Djunaidi.

Satu Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila, hari ketika Orde Baru merayakan versinya sendiri tentang 1965. Memang tidak ada hubungan sebab akibat antara tanggal itu dan kematiannya, namun sejarah ingatan kadang bekerja lewat ironi. Seorang wartawan yang hampir seumur hidup berselisih dengan versi resmi negara soal kenyataan. Ia pergi pada hari ketika negara merayakan mitologi pahlawan revolusi.

Tanggal 1 Oktober datang lagi untuk ke-31 kalinya sejak Mahbub pergi. Kali ini ia datang bersamaan dengan pekerjaan yang sedang ditunggu jutaan orang, yaitu penyusunan struktur baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hasil Muktamar Tambakberas. NU adalah organisasi yang membesarkan Mahbub, dan yang tidak selalu ia turuti.

Orang dari Banyak Kamar
Mahbub lahir di Jakarta, 27 Juli 1933. Ayahnya, KH Muhammad Djunaidi, alumni Jamiat Kheir, sekretaris Konsul NU dan anggota DPR RI. Masa revolusi membawa keluarganya mengungsi ke Kauman, Solo. Di Madrasah Mamba’ul Ulum, seorang guru memperkenalkan bocah Betawi itu pada Mark Twain dan Karl May. Pesantren dan sastra dunia bertemu di kepala yang sama sejak awal, hingga akhir hayatnya keduanya tak pernah bercerai.

Riwayatnya sesudah itu sulit dimasukkan ke satu kotak. Ia pengurus PB HMI, lalu pada 1960 dipercaya sebagai ketua umum pertama PMII, organisasi mahasiswa sayap NU yang baru lahir. Ia memegang dua jabatan sekaligus. Menurut kesaksian sahabatnya, Hussein Badjerei, ketika ditegur soal rangkap jabatan, Mahbub menjawab enteng bahwa PMII tidak melarangnya. Sesudah itu ia memimpin redaksi Duta Masyarakat, Ketua Umum PWI, anggota DPR, pengurus PPP dan PBNU. Ia juga novelis Angin Musim dan Dari Hari ke Hari, penerjemah Animal Farm menjadi Binatangisme, penulis lirik Mars PMII dan Mars Ansor, serta kolumnis yang ditunggu pembaca harian Kompas di hari Minggu.

Ada satu bagian yang membuat semuanya lebih rumit. Menurut Isfandiari, Mahbub bersahabat dengan Njoto, intelektual PKI, dan usul menerjemahkan Animal Farm datang dari Njoto. Jadi, seorang redaktur koran NU yang berseberangan dengan ideologi PKI menerjemahkan satire anti-totalitarian atas saran seorang pemimpin PKI. Mahbub hidup di banyak kamar sekaligus dan tak satu kamar pun berhak mengunci pintunya.

Koran sebagai Gelanggang
Duta Masyarakat lahir pada 1954 atas prakarsa KH Wahid Hasyim, setelah NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai. Koran itu disiapkan sebagai suara NU jelang Pemilu 1955 dan penangkal pengaruh PKI. Ia jelas koran partai. Tetapi menyebutnya hanya koran partai berarti melewatkan apa yang terjadi di setiap bagian halamannya. Pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, budayawan Manifes Kebudayaan seperti Soe Hok Djin alias Arief Budiman dan Ramadhan KH mengandalkan koran ini berhadapan dengan Lekra. Politik, agama, dan kebudayaan tarung di kertas yang sama.

Mahbub masuk dewan redaksi pada Januari 1959 di bawah KH Saifuddin Zuhri. Dalam memoarnya, Kiai Saifuddin mencatat, ayah Mahbub berterima kasih kepadanya. Sang ayah lega karena anaknya kini digembleng orang NU dan tidak dikuasai pengaruh PKI. Setahun kemudian Mahbub penanggung jawab redaksi.

Masa itu banyak peristiwa menarik yang bisa diceritakan daripada menjelaskan daftar jabatan Mahbub. Pada 1961, seorang wartawan muda di koran itu, Atmakusumah Astraatmadja selepas harian Indonesia Raya dibredel ia dipercaya Mahbub mengasuh Duta Masyarakat edisi Minggu. Tulisannya masuk catatan sensor militer karena mengulas tentang film. Ia bertanya kepada Mahbub apakah sebaiknya ia pergi dari Indonesia. Jawaban Mahbub, menurut kesaksian Atmakusumah, kurang lebih begini. Secara pribadi ia tidak ingin kehilangan wartawannya, tetapi seandainya ia berada di posisi itu, ia akan pergi. Seorang redaktur memilih keselamatan anak buahnya di atas kepentingan korannya sendiri. Atmakusumah hijrah ke Melbourne, bekerja di Radio Australia untuk seksi Indonesia.

Di sanalah Mahbub belajar, pers bukan cuma pengeras suara. Pers adalah gelanggang tempat orang memperebutkan makna soal kenyataan.

Angka dari TPS
Gelanggang itu diuji pada 1971. Golkar memenangkan Pemilu 5 Juli dengan sekitar 62 persen suara, sedangkan NU di urutan kedua. Studi sejarah kemudian banyak mencatat kemenangan itu ditopang aparat Departemen Dalam Negeri, Hankam, dan operasi khusus dipimpin Ali Moertopo cs.

Duta Masyarakat melakukan sesuatu yang sederhana dan berbahaya. Koran itu memuat angka hasil penelusuran di tempat pemungutan suara, berdampingan dengan angka resmi pemerintah. Kedua angka itu berbeda.

Batas antara fakta, kesaksian, dan tafsir berkelindan. Faktanya, koran itu berhenti terbit pada 1971, dan edisi terakhir yang tersimpan di Perpustakaan Nasional bertanggal 30 Oktober 1971. Kesaksiannya, menurut Anshari Sjams, pemimpin redaksi terakhir yang menggantikan Mahbub, pemberitaan soal angka itulah pangkal pembredelan. Rezim waktu itu bikin Duta Masyarakat bernasib sial, para penggede militer Orba mempersoalkan akurasi seluruh angka temuan.  

Pernyataan Ketua Umum PBNU KH. Idham Chalid tidak kalah menghebohkan. NU mengikuti pemilu seperti “bertanding tinju dengan kedua tangan yang diikat.” Pemilu ini pertama yang digelar di bawah rezim Orde Baru.

Sebuah studi tentang karier politik Mahbub menambahkan satu lapis lagi. Ia disebut mengajak kader NU menolak hasil pemilu, termasuk menolak duduk di DPR, namun rumusan pernyataannya tidak sungguh-sungguh diterbitkan atas desakan internal PBNU. Pada 1971 ia kalah dua kali, oleh negara, dan oleh partainya sendiri.

Apa yang terjadi ketika pers punya cerita berbeda dari cerita rezim penguasa soal kenyataan? Pada 1971 jawabannya brutal dan pendek. Korannya mati, dikubur hidup-hidup. Duta Masyarakat baru terbit lagi 27 tahun kemudian.

Dari pers NU ke Pers Nasional
Mahbub memimpin PWI pada 1965–1970, masa paling berdarah dalam sejarah republik ketika pers ikut dibersihkan dan dibelah. Seorang wartawan yang lahir dari koran NU memimpin organisasi profesi seluruh wartawan. Itu menunjukkan sesuatu yang sering dilupakan, identitas organisasi dan profesionalisme tidak harus bermusuhan. Keduanya hanya bermusuhan ketika seseorang lupa mana yang ia layani lebih dulu, pembacanya atau patronnya.

Tertawa sebagai Cara Berpikir
Pada April 1978, Kompas memberitakan penahanan Mahbub bersama Ismail Suny dan Bung Tomo. Setahun kemudian, April 1979, ketiganya dibebaskan tanpa syarat. Sejumlah catatan menyebut ia ditahan tanpa pengadilan dan kesehatannya tak pernah pulih sesudahnya.

Justru setelah itu ia makin lucu. Dari 1986 hingga 1994 ia mengisi rubrik Asal Usul di Kompas Minggu. Goenawan Mohamad pernah mengaku cemburu. Ia menyamakan cara Mahbub menggerakkan kalimat dengan pantomim Marcel Marceau yang amat lincah, tak terduga, dan tak membuat orang yang dikritik naik pitam.

Mengapa humor bisa jadi kritik? Karena lelucon bekerja dengan membuat hal yang biasa tampak janggal. Pembaca yang tertawa sudah lebih dulu menyetujui bahwa sesuatu itu absurd. Mahbub menulis soal keturunan, misalnya, dan bertanya apakah keturunan itu penting. Jawabannya, penting, walau sama sekali tidak menentukan kualitas seseorang. Lalu ia menohok. Andaikan Anda keturunan Gajah Mada, yang penting adalah siapa Anda sekarang? Tanpa itu, Anda cuma pendompleng kebesaran leluhur.

Tulisan itu tidak dibredel dan tidak memancing somasi. Tetapi ia menyentuh urat feodalisme yang ia benci seumur hidup sampai ke ubun-ubun.

Apakah humor seperti itu mengubah kebijakan? Tidak ada bukti ke arah itu, dan tidak perlu asal klaim. Situasi itu bisa dilihat hanyalah, seorang bekas tahanan politik mempertahankan kolom mingguan di koran terbesar negeri selama kira-kira delapan tahun tanpa jeda, di bawah rezim yang bisa mencabut izin terbit kapan saja. Humornya bukan pelarian dari keberanian. Humor adalah cara keberanian menemukan jalan bertahan hidup.

Setia Tanpa Tunduk
Pada 1984, melalui Muktamar Situbondo, Gus Dur menabuh bedug yang membawa pesan NU “kembali ke Khittah 1926” dan meninggalkan politik praktis. Mahbub, yang saat itu duduk sebagai Wakil Ketua PBNU, tidak sepenuhnya setuju. Ia menawarkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai “Khittah Plus”. NU boleh kembali ke jalur keagamaan dan sosial, tetapi tokoh-tokohnya jangan meninggalkan politik sama sekali, sebab politik adalah alat memperjuangkan hidup yang lebih baik. 

Kisah ini memperlihatkan NU yang sebenarnya, organisasi ulama bukan organisasi yang selalu demokratis dan bukan pula yang selalu kritis, melainkan ruang yang ramai oleh perselisihan. Di ruang itu, seorang pengurus teras boleh berbeda pendapat dengan arus besar tanpa diusir. Pengaruh keorganisasian Mahbub paling jelas ada pada PMII. Pada Ansor, pengaruhnya berjalan lewat jalur yang lebih halus. Ia menulis lirik mars yang masih dinyanyikan anak-anak muda tanpa perlu mengenalnya. 

Rumah di Kliningan
Di balik semua itu ada Hasni Asjmawi, putri seorang anggota Konstituante asal Bukittinggi. Mereka menikah pada 24 September 1960, beberapa bulan setelah PMII berdiri. Ketika Mahbub ditahan di Nirbaya, semua orang rumah menanggung akibatnya. Putri mereka, Mira, kelak mengenang bahwa ibunya tidak pernah mengeluh terhadap apa pun yang dialami ayahnya. Kalimat itu bisa dibaca sebagai pujian atas ketabahan. Tetapi ia juga bisa dibaca sebagai tanda beratnya beban yang ditanggung diam-diam. Kehidupan selalu punya tagihan, dan tagihan itu tidak dikirim ke alamat penguasa melainkan ke ibu rumah tangga.

Isfandiari, lahir 10 Maret 1971, tumbuh di Bandung. Dalam catatan riwayatnya, ia mengenang berangkat ke sekolah dasar naik kuda, hadiah ayahnya ketika ia duduk di kelas empat. Bukan kuda mahal, katanya, melainkan kuda potong yang harganya kira-kira setara sepeda, agak liar tapi gagah. Mungkin sepele, dan justru karena itu penting. Seorang ayah yang membelikan anaknya kuda alih-alih sepeda sedang mengajarkan bahwa dunia tidak harus dijalani dengan cara semua orang.

Isfandiari bukan politisi, lebih memilih dunianya sendiri sebagai wartawan otomotif, jadi redaktur umum tabloid Motorplus. Ia menulis tentang ayahnya, antara lain dalam buku tentang para penunggang motor, Outsiders. Bersama Iwan Rasta, ia juga menulis memoar ayahnya, Bung, terbit pada 2017. Di hadapan kader PMII pada 2018, ia berkata bahwa dirinya hanya anak biologis Mahbub, sedangkan para kader itu anak ideologisnya. Sebuah kalimat yang murah hati. Tetapi dari mulut seorang anak, ia juga terdengar seperti pengakuan bahwa sejak dulu ayahnya harus dibagi dengan banyak orang.

Mahbub tidak mewariskan kekayaan bendawi. Ia mewariskan sesuatu yang lebih sulit diwarisi, yakni nilai keberanian menerima konsekuensi atas pendirian yang diyakini. Kalimat yang kerap dikutip darinya, “tanamkan ke kepala anak-anakmu bahwa hak asasi sama pentingnya dengan sepiring nasi.”

Dari Isfandiari pula kita tahu bahwa anak-anak motor Bandung tumbuh bersama Mahbub. Dari klub Merzy Motorcycle Club kini MMC Outsiders Indonesia biasa disebut de Condors, klub motor legendaris lainnya: Bikers Brotherhood Bandung dan HDCI Jawa Barat. Masa itu mereka dekat dengan lelaki yang mereka panggil Oom Mahbub. Menurut Isfandiari, bagi mereka ia adalah kiai santai yang tidak menggurui, dekat dalam penampilan maupun pikiran. Mengapa seorang tokoh NU diterima di dunia yang begitu jauh dari lingkungan pesantren? Barangkali karena ia memang tidak pernah meminta orang lain harus seperti dirinya.

Tiga Tahun yang Tidak Sempat Ia Saksikan
Mahbub wafat pada 1995. Soeharto jatuh pada 1998. Ia tidak menyaksikan ledakan kebebasan pers, partai-partai yang tumbuh seperti jamur, Duta Masyarakat terbit lagi, apalagi telepon pintar dan linimasa media sosial. Reformasi bukan hasil kerjanya seorang. Ia hanya satu bagian dari tradisi kritik yang panjang mendahului 1998 yang dipenjara, dibredel, dan diejek, tetapi terus menulis.

Ruang yang dulu ia perjuangkan kini jauh lebih lebar. Semua orang bisa menerbitkan apa saja. Sensor negara tidak lagi satu-satunya ancaman. Masalahnya bergeser, dan pergeseran itu lebih licin dan subtil daripada pembredelan. Dulu pertanyaannya, siapa yang boleh berbicara. Kini pertanyaannya, siapa yang dipercaya ketika semua orang bisa berbicara. Di tengah pendengung bayaran, disinformasi, algoritma, dan media yang dimiliki segelintir pemodal, kebohongan bisa dikelola negara. 

Mengatakan hari ini persis sama dengan Orde Baru adalah kemalasan berpikir dan berlebihan. Tetapi mengira kebebasan dengan sendirinya melahirkan kebenaran juga sama bebalnya.

Tambakberas dan Memeriksa Info yang Beredar
Pada 27–31 Agustus lalu, NU menggelar muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pesantren Mbah Wahab Chasbullah. Muktamar itu mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya pucuk pimpinan ditetapkan lewat musyawarah sembilan kiai Ahlul Halli wal Aqdi, bukan semata-mata lewat suara terbanyak muktamirin. KH Miftachul Akhyar kembali mendapat kepercayaan sebagai Rais Aam. KH Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, pengasuh Tebuireng dan cicit Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, ditetapkan sebagai Ketua Umum. Dalam penjaringan, ia meraih 472 dari 2.397 suara.


Muktamar juga melarang Rais Aam dan Ketua Umum rangkap jabatan politik, sementara pengurus di bawahnya tetap longgar. Presiden Prabowo membuka dan menutup forum itu. Tim formatur diberi waktu sebulan menyusun kepengurusan, dan tenggat itu jatuh kira-kira pekan ini.

Belum genap sepekan setelah muktamar, beredar mula-mula di grup-grup WhatsApp sebuah dokumen berjudul susunan lengkap PBNU 2026–2031. Isinya rapi. Mustasyar, syuriyah, a’wan, tanfidziyah, sampai sekretaris jenderal dan bendahara umum. Anggota formatur membantahnya karena tim bahkan belum memulai rapat. Salah satu versi dilaporkan memuat nama ulama yang sudah wafat.

Itulah persoalan ruang publik kita bisa jadi miniatur. Tidak ada negara yang membredel dan tidak ada angka resmi yang dipertentangkan, namun yang ada hanya dokumen yang dipercaya karena tampak lengkap, lalu dibagikan karena dipercaya untuk tujuan pihak tertentu.

Lalu bagaimana NU bisa hadir di tengah masyarakat dan kekuasaan hari ini? Jawabannya tidak dengan mencari “Mahbub baru”, yang hanya akan melahirkan fotokopi. Barangkali lebih berguna adalah beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada setiap nama yang kini sedang ditimbang formatur.

Adakah kursi bagi orang yang berani berkata “ngibul”, tidak hanya kepada kekuasaan tetapi juga kepada rumah sendiri? Mahbub bisa menjadi Wakil Ketua PBNU sambil tetap kritis pada arus besar Khittah. 

Akan jadi apa jaringan media NU, humas atau gelanggang? Duta Masyarakat 1971 berani menaruh angka dari TPS di samping angka pemerintah. NU memiliki konsep yang paling dibutuhkan zaman banjir informasi ini, yaitu tabayyun. Menjadikan tabayyun sebagai kerja kelembagaan, dengan memeriksa sebelum menyiarkan, termasuk memeriksa kabar tentang diri sendiri.

Seberapa jauh atau dekat jarak NU dari kekuasaan? Larangan rangkap jabatan di pucuk pimpinan adalah langkah yang jelas. Tetapi Khittah Plus Mahbub mengingatkan, persoalannya bukan masuk atau keluar politik. Persoalannya adalah apakah seseorang tetap membawa pikiran, keresahan dan sikap membela kepentingan masyarakat ketika menjabat di dalamnya.

Apakah NU hanya hadir di majelis keagamaan saja, atau juga di jalan-jalan tempat anak-anak motor menunggu seseorang yang mau mendengarkan keresahan mereka tanpa menceramahi?

Sindiran Mahbub tentang keturunan tidak ditujukan kepada siapa pun hari ini. Tetapi bagi organisasi yang memuliakan sanad dan nasab, sindiran itu adalah pertanyaan yang sebaiknya selalu diajukan dengan jujur. Menghormati leluhur sebagai panutan agar kita berubah lebih baik, atau agar tidak perlu lebih baik lagi?

Iring-iringan
Ahad, 1 Oktober 1995, selepas zuhur. Habib Syarief Muhammad Alaydrus, sekarang Dewan Syuro DPP PKB memimpin pemulasaran jenazah Mahbub. Tubuhnya dinaikkan ke ambulans menuju Kompleks Pemakaman Keluarga As Salam di Caringin. 

Beberapa bulan sebelumnya, menurut Isfandiari dalam Bung, ayahnya berpesan setengah bercanda. Kalau meninggal nanti ia ingin dikebumikan sebagaimana dimakamkannya seorang presiden. Ada iringan motor mengawalnya dari rumah sampai kubur, setiap perempatan ditutup, “Papa mau VVIP sampai kuburan.”

Hari itu, ketika penguasa tengah merayakan Hari Kesaktian Pancasila permintaan tersebut terkabul. Motor-motor de Condors, Brotherhood dan HDCI Jawa Barat melakukan pengawalan di depan, di kiri, di kanan, dan di belakang ambulans. Kumpulan pemuda bermotor memadati jalanan. Menurut satu catatan, lampu lalu lintas di perempatan-perempatan tidak berfungsi, sehingga ambulans melaju tanpa hambatan.

Di dalam ambulans itu terbaring seorang wartawan yang pernah kehilangan korannya karena memuat angka yang berbeda dengan penguasa. Ia kader NU yang pernah berselisih dengan organisasinya namun tetap dipanggil kembali di rumahnya sendiri. Ia politisi yang tak pernah sepenuhnya percaya pada politik. Seorang ayah yang membelikan anaknya kuda, dan seorang pendekar pena dengan esai humor namun satir di mana banyak orang memilih tunduk atau diam.

Di luar, anak-anak motor Bandung membuka jalan.

Negara punya film mengingat 1 Oktober. Diputar ulang setiap tahun dan ditonton sebagai ritus menjalankan kewajiban warga negara. Mahbub dengan iring-iringan motor, yang tak pernah direkam dan hanya sampai kepada kita lewat kesaksian seorang anak dan orang-orang terdekat. 

Mahbub sudah 31 tahun pergi, namun selalu ada pertanyaan yang membuatnya terus menulis. Ia menyoal cerita siapa yang sedang kita percaya yang itu belum benar-benar berakhir. Masihkah ada upaya memeriksa fakta yang mengandung tipu muslihat sambil berseloroh bahwa dalam cerita itu banyak ngibulnya. 

Bahkan kepada orang yang kita percayai, dan dari cerita-cerita meski datang dari rumah kita sendiri.

Abi S Nugroho, intelektual muda Nahdlatul Ulama