NU di Abad Kota: Merebut Ruang Urban atau Tertinggal

Tahun 2007 menyimpan catatan penting dalam sejarah peradaban manusia. Untuk pertama kalinya, jumlah orang yang tinggal di perkotaan resmi menyalip penduduk desa. Data Statista mencatat, kala itu 50,4 persen warga dunia hidup di wilayah urban. Dua dekade berlalu, tren ini makin tak terbendung. Di tahun 2026 saja, angkanya sudah menembus 58,1 persen dan bakal terus melonjak naik.

Sejak era itulah kita melangkah ke dalam urban century (abad kota)—sebuah zaman ketika kota menjadi mesin utama tempat berputarnya ekonomi, lahirnya teknologi, pusat pendidikan, hingga kiblat kebudayaan.

Sebagaimana yang digarisbawahi Gatot Hery Djatmik (2022), fenomena ini bukanlah kejadian mendadak, melainkan gelombang panjang industrialisasi sejak Revolusi Industri yang terseret arus deras globalisasi.

Indonesia pun ikut terbawa dalam arus besar ini. Bank Dunia memproyeksikan, pada 2045 kelak, sekitar 220 juta warga Indonesia—alias lebih dari 70 persen populasi—akan berjejal dan menggantungkan hidup di kawasan perkotaan. Ini bukan sekadar kepindahan tempat tinggal, melainkan pergeseran wujud masyarakat dari gaya hidup agraris menuju ekosistem industri dan jasa.

Jika kelak mayoritas rakyat Indonesia berkerumun di kota, masa depan Nahdlatul Ulama (NU) tentu tak lagi bisa dipandang hanya dari sudut pedesaan. Peta sosiologis warga Nahdliyin mau tidak mau ikut bergeser mengikuti riak kehidupan kota.  

Urbanisasi pada akhirnya tak boleh hanya dibaca sebagai tumpukan angka demografi. Ia adalah perpindahan pusat gravitasi sosial, pengetahuan, kebudayaan, hingga arena pembentukan kebijakan. Singkatnya, arah masa depan Indonesia kian hari kian ditentukan oleh apa yang terjadi di ruang-ruang urban.  

Lapisan Nahdliyin
Pergeseran ini jelas membawa tantangan tersendiri bagi organisasi keagamaan seperti NU. Berpindah lingkungan bukan cuma soal tempat tidur, tapi juga mengubah cara warga Nahdliyin berinteraksi, bertetangga, hingga merawat tradisi keagamaannya.

Laporan Alvara Research Center (2026) merekam potret yang amat menarik. Sebanyak 57,2 persen Muslim Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin. Namun, barisan besar ini terbagi ke dalam tiga kelompok: Cultural Nahdliyin (29,8%) yang kental amaliah tradisinya; Engaged Nahdliyin (18%) yang aktif di pengurusan dan kegiatan sosial; serta Core Nahdliyin (9,4%) yang terikat erat dari amaliah, cara pikir, hingga kelembagaan NU.

Menariknya adalah perbedaan karakter urban dan rural. Di kawasan urban, porsi Cultural Nahdliyin melonjak sampai 53,9 persen, sementara Core Nahdliyin tersisa 14,9 persen. Sebaliknya di desa, kelompok Core Nahdliyin masih lumayan bertahan di angka 19,4 persen.

Data ini mengindikasikan bahwa semakin urban lingkungan sosial Nahdliyin, semakin kuat kecenderungan identitas kultural, tetapi semakin rendah proporsi keterikatan pada inti organisasi.

Di sinilah persoalan strategis NU mulai terlihat. Tantangan NU bukan semata kehilangan warga, tetapi bagaimana mempertahankan relevansi organisasi ketika warga Nahdliyin memasuki lingkungan sosial yang semakin individual, mobile, digital, dan profesional.

Medan Juang Baru
Dinamika kehidupan kota jelas punya "bahasa" yang beda jauh dengan desa. Kalau di desa kiai, masjid, dan pesantren masih jadi pusat gravitasi sosial, warga kota berenang dalam ruang yang plural, cair, dan serba sibuk.

Di tatanan kota modern inilah fenomena yang disebut sosiolog agama Bryan S. Turner sebagai "fragmentasi otoritas keagamaan" benar-benar terasa. Kiai dan pesantren tak lagi memonopoli rujukan spiritual. Mesin pencari, algoritma media sosial, podcast, sampai penceramah serba instan ikut membentuk cara pandang beragama warga kota.

Di saat bersamaan, muncul kelas menengah Muslim baru, profesional muda, hingga pelaku ekonomi kreatif. Peneliti seperti Greg Fealy dan Robert Hefner melihat bahwa kebangkitan kelas menengah Muslim selalu dibayangi pencarian akan titik temu antara kesalehan agama, kemandirian ekonomi, dan gaya hidup modern. Mereka tak cuma butuh panduan ibadah ritual, tapi juga butuh jawaban atas problem riil kota: etika kerja, literasi keuangan syariah, kesehatan mental, pola asuh anak, hingga navigasi sosial di tengah stresnya kehidupan kota.

Selama seratus tahun, NU terbukti perkasa membangun fondasi dari pesantren, sekolah, dan rumah sakit. Namun, modal sosial legendaris ini kini menuntut sentuhan baru agar pas dengan denyut nadi masyarakat perkotaan. 

Merebut Ruang Urban
Mengisi ruang urban bukan berarti NU harus "menguasai" kota secara fisik, melainkan hadir memberi warna dan dampak nyata. Ada empat langkah strategis yang bisa digarap:

Pertama, NU perlu menjadi aktor ekonomi perkotaan. NU perlu membangun ekosistem pendukung buat jutaan pekerja dan pelaku UMKM kota. Koperasi modern, zakat produktif, inkubasi bisnis, hingga jaringan pembiayaan perlu diperkuat sebagai instrumen naik kelas bagi warga.

Kedua, kampus, lembaga riset, dan komunitas profesional harus dirangkul erat ke dalam jaringan NU. Keilmuan klasik pesantren perlu diajak berdialog dengan isu teknologi, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. 

Ketiga, ruang digital adalah arena sosial baru. NU perlu memproduksi konten keagamaan yang tak cuma benar secara substansi, tapi juga renyah dan nyambung dengan selera generasi digital.

Keempat, kota adalah laboratorium industri kreatif. Kekayaan nilai Islam Nusantara perlu diterjemahkan ke dalam seni, film, literasi, dan gaya hidup urban tanpa kehilangan kedalaman maknanya. 

Dengan demikian, NU tidak cukup menjadi penghuni ruang urban. NU harus menjadi aktor yang ikut membentuk ruang urban.

Muktamar dan Abad Kedua
Muktamar NU 2026 semestinya tak boleh berhenti jadi panggung rutin pergantian kepengurusan. Forum ini harus jadi tempat merumuskan imajinasi baru tentang ke mana gerak NU di abad keduanya.  

Jika pada abad pertama NU berhasil menancapkan akar peradaban dari pedesaan, maka abad kedua adalah momentum membawa modal nilai tersebut ke pusat-pusat kemajuan modern. Mengisi ruang urban bukan berarti melupakan desa, melainkan membawa kearifan, gotong royong, dan sikap ramah dari desa untuk melembutkan kerasnya kehidupan kota.  

Sebab, kota bukan cuma tempat menumpang tidur. Kota adalah tempat arah masa depan bangsa ini dirumuskan. Dan NU tentu tak boleh cuma duduk manis jadi penonton di pinggir jalan perubahan. NU harus hadir sebagai kekuatan moral, sosial, dan ekonomi yang ikut mengarahkan ke mana kota—dan Indonesia—akan bergerak.  

Aji Muhammad Iqbal, salah seorang Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)