PBNU dan Ikhtiar untuk Petani, Nelayan, dan Pelaku UKM

Fajar baru pengabdian Nahdlatul Ulama (NU) telah menyingsing seiring dengan resminya pelantikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 di bawah kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. 

Di tengah dinamika zaman yang terus bergerak cepat, kepengurusan periode ini membawa sebuah angin segar yang dipenuhi rasa optimisme yang membubung tinggi. PBNU menegaskan komitmennya untuk tidak lagi sekadar menjadi menara gading keagamaan, melainkan menjelma menjadi jembatan kesejahteraan yang kokoh bagi jutaan warganya. 

Fokus strategis pun diarahkan secara presisi ke lapisan masyarakat yang paling membutuhkan: warga Nahdliyin di lapisan terbawah yang berada di garis periferi (pinggiran), khususnya para petani, nelayan, dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Optimisme ini bukan sekadar retorika pengisi ruang pidato pelantikan. Semangat ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa basis kekuatan NU yang sesungguhnya berada di desa-desa, di pesisir pantai, dan di pasar-pasar tradisional. Jam'iyah ini dibangun atas pilar-pilar masyarakat marginal yang selama ini gigih menjaga tradisi keagamaan dan kebangsaan, namun kerap kali tertinggal dalam kue pembangunan nasional. 

Oleh karena itu, pengurus PBNU periode 2026–2031 memandang lima tahun ke depan sebagai momentum emas untuk melakukan lompatan kuantum dalam membebaskan warga pinggiran dari jerat kemiskinan dan keterbatasan ekonomi.

Pemberdayaan Petani: Menjaga Kedaulatan Pangan dari Sawah Nahdliyin
Bagi PBNU, petani adalah urat nadi kehidupan bangsa sekaligus basis struktural jam'iyah paling masif. Sebagian besar warga Nahdliyin menggantungkan hidupnya pada sektor agraris. 

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa petani kerap kali berada di posisi tawar yang paling lemah akibat rantai distribusi yang panjang, keterbatasan modal, hingga minimnya akses teknologi pertanian modern. 

Menyadari hal ini, PBNU 2026–2031 mengusung strategi komprehensif untuk mendongkrak kesejahteraan petani dengan mengoptimalkan jaringan kelembagaan NU dari pusat hingga ke tingkat ranting di desa-desa.

Langkah konkret yang perlu diagendakan adalah hilirisasi produk pertanian dan penyediaan ekosistem pendukung yang mandiri. PBNU optimis dapat membangun korporatisasi pertanian berbasis pesantren dan kelompok tani NU. Melalui Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), program-program sertifikasi tanah, penyediaan pupuk organik alternatif untuk mengatasi kelangkaan pupuk kimia, serta pelatihan pertanian regeneratif perlu lebih digencarkan. 

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, PBNU juga perlu menginisiasi platform pemasaran langsung yang menghubungkan petani NU dengan pasar perkotaan atau industri besar. Optimisme ini kian diperkuat dengan adanya komitmen kolaborasi bersama pemerintah dan sektor privat guna memastikan petani Nahdliyin mendapatkan harga jual yang adil dan perlindungan dari ancaman gagal panen akibat perubahan iklim.

Kesejahteraan Nelayan: Mengubah Wajah Pesisir Indonesia
Di sektor maritim, tantangan yang dihadapi warga Nahdliyin di wilayah pesisir tidak kalah pelik. Nelayan tradisional sering kali berhadapan dengan kemiskinan ekstrem, keterbatasan alat tangkap modern, serta fluktuasi harga ikan yang dipermainkan oleh para tengkulak. 

PBNU periode 2026–2031 melihat potensi laut Indonesia yang luar biasa sebagai peluang besar yang harus dioptimalkan oleh warga Nahdhiyin. Rasa optimisme yang diusung kepengurusan Gus Kikin didasarkan pada visi tata kelola maritim yang berkeadilan dan berbasis komunitas.

Melalui pendekatan pemberdayaan, PBNU perlu memfasilitasi pembentukan koperasi-koperasi nelayan di bawah naungan NU yang kuat secara finansial dan manajemen. Koperasi ini nantinya berfungsi sebagai penyedia bahan bakar murah bagi nelayan, pengelola sarana penyimpanan dingin (cold storage) untuk menjaga kualitas tangkapan, sekaligus menjadi poros pemasaran hasil laut. 

Tidak hanya itu, PBNU juga perlu mendorong adanya transfer teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan modern, serta memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para nelayan tradisional. Dengan memperkuat posisi tawar nelayan, wilayah pinggiran pesisir yang selama ini diidentikkan dengan kekumuhan dan kemiskinan diharapkan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.

Pelejitan UKM: Motor Penggerak Ekonomi Mandiri Jamaah
Selain petani dan nelayan, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi jangkar utama gerakan ekonomi PBNU 2026–2031. Jutaan warga NU bergerak di sektor ini, mulai dari pedagang kelontong, perajin kerajinan tangan, hingga pelaku industri kuliner rumahan. 

Di era digitalisasi dan globalisasi yang kian kompetitif, UKM lokal membutuhkan dorongan ekstra agar tidak tergilas oleh ekspansi korporasi raksasa maupun produk-produk impor. Di sinilah PBNU harus hadir dengan membawa keyakinan penuh bahwa UKM Nahdliyin mampu naik kelas.

Optimisme pengurus diwujudkan dalam program digitalisasi masif dan akses pembiayaan yang inklusif. PBNU perlu memperluas jaringan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dan memaksimalkan peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU serta lembaga keuangan mikro syariah lainnya untuk memberikan modal tanpa bunga yang mencekik. Pendampingan manajemen usaha, pengemasan produk yang menarik, serta sertifikasi halal difasilitasi secara terintegrasi. ​​​​​​​

​​​​​​​Dengan memanfaatkan jaringan struktural NU yang mengakar hingga ke tingkat terkecil, PBNU perlu membangun ekosistem pasar internal (dari NU, oleh NU, untuk bangsa) di mana produk-produk UKM Nahdliyin dapat diserap secara optimal oleh ekosistem warga sendiri sebelum bersaing di pasar nasional dan internasional.

Sinergi Transformatif dan Harapan Masa Depan
Segala target besar dan rasa optimisme yang tinggi dari pengurus PBNU periode 2026–2031 ini bertumpu pada satu nilai utama yang ditegaskan oleh Gus Kikin, yakni “semangat kebersamaan dan kemaslahatan jam'iyah”. Kepengurusan yang disusun dengan mempertimbangkan keterampilan antargenerasi dan keterwakilan wilayah menjadi modal sosial yang sangat berharga. 

Struktur PBNU saat ini diisi oleh perpaduan antara ulama sepuh yang bijaksana dan cendekiawan muda yang dinamis serta melek teknologi. Kombinasi ini melahirkan energi baru yang responsif terhadap tantangan riil di akar rumput.

PBNU memahami bahwa untuk mewujudkan peran strategis ini, sinergi dengan berbagai pihak mutlak diperlukan. NU perlu menjalin dan memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai pihak terutama pemerintah dalam mengeksekusi program-program pengentasan kemiskinan yang menyasar masyarakat feri-feri. 

PBNU juga membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya dengan institusi akademis, organisasi non-pemerintah, serta dunia korporasi yang memiliki visi sosial serupa. Namun, kemitraan ini dijalankan dengan tetap menjaga independensi dan jati diri NU sebagai penyambung lidah umat dan rumah besar bagi seluruh pesantren di Indonesia.

Melalui komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang terukur, pengurus PBNU periode 2026–2031 menatap masa depan dengan keyakinan penuh. Perjalanan lima tahun ke depan bukan sekadar tentang menjalankan roda organisasi, melainkan tentang sebuah jihad ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat warga Nahdliyin di lapisan paling bawah. 

Dengan mengubah keringat para petani, nelayan, dan pelaku UKM menjadi sumber kesejahteraan yang berkah, PBNU tidak hanya sedang memperkuat fondasi internal organisasi, tetapi juga tengah memberikan maslahah serta kontribusi nyata yang paling gemilang bagi kedaulatan, kemandirian, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Rahmat Hidayat, Bendahara PBNU 2026-2031