Anggota Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Jamin Keberangkatan Jamaah Haji dan Umrah

Jakarta, NU Online

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Maman Imanulhaq meminta pemerintah untuk menjamin jamaah haji dan umrah yang pemberangkatannya mengalami kendala karena pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus menjamin bagi jamaah yang terkendala berangkat umrah saat ini ataupun yang haji kemarin. Mereka yang tidak berangkat tahun kemarin itu menjadi prioritas tahun ini,” katanya kepada NU Online pada Rabu (4/11).

Ia juga menekankan agar uang mereka harus utuh, tidak boleh terkurangi. Dana manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ia pastikan justru akan kembali kepada jamaah haji yang belum bisa berangkat.

Sementara itu, pembatasan umrah dan haji dilakukan guna meminimalisasi jumlah jamaah haji agar risiko penularan virus Covid-19 juga semakin minim. Mereka yang berisiko tinggi prioritas untuk tidak diberangkatkan demi menjaga kesehatannya tetap bugar.

“Soal risiko tinggi itu menjadi prioritas tidak diberangkatkan, karena risiko untuk menurunnya imun tubuh lalu dia terkena covid itu lebih tinggi,” kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.

Meskipun demikian, ia meyakini pandemi akan segera berakhir. Vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan di Arab Saudi yang sangat ketat sehingga seluruh jamaah akan mengikuti aturan itu.

Anggota parlemen yang akrab disapa Kang Maman itu tetap melihat bahwa pemerintah terus untuk mengutamakan para lansia dengan kondisi yang relatif sehat untuk berangkat lebih dulu.

Pembatasan bisa diterapkan kepada orang yang melakukan haji berulang-ulang, pelarangan berangkat dengan jeda tertentu, dan anak-anak yang di bawah umur agar memberikan kesempatan kepada orang-orang tua kita lansia. 

“Ini yang terus didorong sehingga antrean panjang itu berakhir, termasuk kita meminta sebenarnya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji pemerintah itu betul-betul dioptimalkan,” pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad