AS Desak DK PBB Keluarkan Resolusi

Washington, NU Online
Pemerintah AS tidak akan mengadakan perundingan langsung dengan Iran dan mendesak agar negara-negara yang punya kekuatan veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera mengeluarkan resolusinya untuk menghentikan kegiatan program nuklirnya. Demikian ungkap salah seorang pejabat senior AS seperti yang dirilis sumber Reuters.

Wakil Menlu AS Nicholas Burns berjanji, Washington tidak akan “menghentikan langkah diplomatiknya secara mudah.” Menanggapi pernyataan Burns itu, Para pakar dan politisi AS mendesak agar pemerintahan Bush segera melakukan perundingan langsung dengan Iran sebagai upaya mencari solusi diplomatik untuk mengatasi soal nuklir Iran.

Burns mengingatkan Iran dan negara-negara kunci lainnya bahwa “kita tidak bisa menjadi tawanan perundingan-perundingan yang berlarut-larut di DK PBB, dan kita tidak menginginkan untuk menjadi tawanan itu.”

Dia juga mengatakan, dalam tempo 10 hari ke depan, upaya untuk mengatasi krisis nuklir Iran saat ini, trio negara Eropa, Inggris, Perancis, dan Jerman, dengan dukungan penuh AS, agar segera mengambil keputusan atau hukuman bagi Iran.

“Masih kurang jelas apakah Rusia dan China akan mendukung upaya ini termasuk pemberian sanksi (kepada Iran), namun AS menyatakan bahwa pihaknya setuju untuk penjatuhan sanksi,” ungkap Burns.

Karena sikap Rusia dan China yang menentang pemberlakuan sanksi atau serangan militer ke Iran, AS dan dan trio negara Eropa itu merasa gagal meyakinkan DK PBB untuk segera mengeluarkan resolusinya sebagai upaya untuk menghentikan seluruh kegiatan program pengayaan uranium Iran.

Sementara itu Ketua Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Muhammad ElBaradi, Kamis (11/5) menyambut baik langkah-langkah untuk menghindarkan sanksi PBB kepada Teheran dan mendorong agar soal nuklir Iran "diselesaikan secara kompromis."

ElBaradi meminta agar kedua pihak yang berselisih menghindarkan diri dari “perang mulut” dan mengatakan “Saya berharap saat ini langkah yang perlu kita ambil adalah lebih mengedepankan diplomasi sebelum penggunaan kekuatan militer.” (dar)