Warta
SILATNAS LDNU
Asosiasi Dukung Depag Tetap Gunakan Paspor Coklat
Kamis, 25 Juni 2009 | 02:12 WIB
Jakarta, NU Online
Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama mendukung Departemen Agama untuk tetap menggunakan paspor coklat. Apabila keputusan Kerajaan Saudi Arabia untuk memberlakukan paspor hijau tidak bisa ditunda lagi, maka Asosiasi meminta kepada Departemen Agama agar pelayanan administrasi tersebut dapat segera diselesaikan di kantor-kantor imigrasi di daerah.
Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Sidang Komisi VI yang juga berhasil menyepakati pendirian sekretariat yang memadai dan mendirikan usaha produktif. Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama bersidang untuk pertama kalinya di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, hingga Rabu larut malam (24/6). <>
Sidang yang diselenggarakan setelah Silaturrahim Nasional dan Deklarasi Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama ini berjalan sesuai rencana. Para peserta perwakilan 225 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-Indonesia yang diundang oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) ini, bersidang dengan tertib.
Sidang terbagi dalam empat komisi, yakni Komisi I Organisasi dengan pimpinan sidang KH Ade Marfuddin, Komisi II Program Kerja dengan pimpinan sidang KH Amir Mahmuddin dan Hj. Ratna Munaf, Komisi III Syariah, pimpinan sidang KH Muhammad Masyhuri Naim dan Komisi IV Rekomendasi dengan pimpinan sidang KH Hafidh Taftazani.
Komisi paling menarik dan memakan banyak waktu adalah Komisi II yakni Program Kerja. Komisi ini merekomendasikan diterbitkanya modul materi manasik standar, diklat managemen pengelolaan KBIH, Pembinaan kesehatan, sertifikasi pembimbing haji, Komisi ini juga merekomendasikan program dakwah melalui penerbitan majalah bina Haji, menumbuh kembangkan potensi zakat dan wakaf serta advokasi jamaah dan asosiasi. (min)
Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama mendukung Departemen Agama untuk tetap menggunakan paspor coklat. Apabila keputusan Kerajaan Saudi Arabia untuk memberlakukan paspor hijau tidak bisa ditunda lagi, maka Asosiasi meminta kepada Departemen Agama agar pelayanan administrasi tersebut dapat segera diselesaikan di kantor-kantor imigrasi di daerah.
Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Sidang Komisi VI yang juga berhasil menyepakati pendirian sekretariat yang memadai dan mendirikan usaha produktif. Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama bersidang untuk pertama kalinya di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, hingga Rabu larut malam (24/6). <>
Sidang yang diselenggarakan setelah Silaturrahim Nasional dan Deklarasi Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama ini berjalan sesuai rencana. Para peserta perwakilan 225 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-Indonesia yang diundang oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) ini, bersidang dengan tertib.
Sidang terbagi dalam empat komisi, yakni Komisi I Organisasi dengan pimpinan sidang KH Ade Marfuddin, Komisi II Program Kerja dengan pimpinan sidang KH Amir Mahmuddin dan Hj. Ratna Munaf, Komisi III Syariah, pimpinan sidang KH Muhammad Masyhuri Naim dan Komisi IV Rekomendasi dengan pimpinan sidang KH Hafidh Taftazani.
Komisi paling menarik dan memakan banyak waktu adalah Komisi II yakni Program Kerja. Komisi ini merekomendasikan diterbitkanya modul materi manasik standar, diklat managemen pengelolaan KBIH, Pembinaan kesehatan, sertifikasi pembimbing haji, Komisi ini juga merekomendasikan program dakwah melalui penerbitan majalah bina Haji, menumbuh kembangkan potensi zakat dan wakaf serta advokasi jamaah dan asosiasi. (min)
Terpopuler
1
Gus Yahya Sebut 3 Ketua Umum PBNU Alumni Krapyak
2
Kabar Duka: KH Imam Haramain Pengasuh Pondok Denanyar Jombang Wafat
3
Pencabutan TAP MPR Tentang Pemakzulan Presiden Gus Dur Bawa Perbaikan Konstitusional
4
PB PMII akan Dikukuhkan pada 18 Desember 2024, Usung Tema Era Baru Menuju Indonesia Maju
5
UMP Jawa Tengah 2025 Jadi Rp2,16 Juta, Naik 6,5 Persen
6
Ribuan Santri dan Masyarakat Ikuti Ziarah Pendiri Pesantren Krapyak di Makam Dongkelan
Terkini
Lihat Semua
