Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang dapat menjaga aset-aset strategis yang dimiliki negara. Menurut dia, sedikitnya ada 5 bidang yang tidak boleh dikuasai pihak asing.
“Yaitu, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pertambangan dan asuransi,” ujar Gus Dur dalam dialog tentang RAPBN-P bersama Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI dan Ekonom Dr Henri Saparini di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (19/3) kemarin.<>
“Malaysia komitmen terhadap itu. Karena itu kalau Indonesia dan Malaysia mempunyai komitmen yang sama, maka bukan saja Singapura yang takut, tapi juga dunia khawatir,” imbuh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.
Ia meolak konsep ekonomi pasar bebas yang seluruh sektor perekonomian diswastakan. “Saya menolak itu dan demokrasi memang tidak sama dengan pasar bebas. Jadi, kepentingan bangsa dan negara ini harus nomor satu dalam menyusun APBN,” tuturnya.
Gus Dur juga menilai APBN murni dari sudut politik kekuasaan yang secara umum membutuhkan kepemimpinan nasional yang prorakyat. Bila saat ini terjadi pencabutan subsidi BBM, maka akan terjadi krisis di tengah rakyat.
Kondisi itu, jelasnya, bisa memperburuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang lebih parah jika tak bisa mengendalikannya, akan terjadi kekacauan dan pemerintahan akan dipaksa turun. (rif)
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati Sudah Dinonaktifkan
3
Jadwal Puasa Sunnah Selama Mei 2026
4
KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 Santri di Ciawi Bogor
5
Hari Buruh 2026: Prabowo Wacanakan Penurunan Potongan Aplikator Ojol hingga di Bawah 10 Persen
6
10 Tuntutan BEM SI dalam Aksi Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta
Terkini
Lihat Semua