Haji "Numpang" DPR Digugat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyayangkan membengkaknya rombongan tim pengawas haji DPR itu.  "Mereka kan bukan bagian dari yang melakukan tugas negara," katanya di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (21/11).

Menurut Hasyim, D<>PR harus memastikan bahwa mereka yang di luar tim pengawas tidak sedikitpun menggunakan uang negara. Jika jamaah haji yang turut serta itu berangkat dengan biaya sendiri, juga tidak boleh ada perlakuan khusus yang diberikan.

"Biaya dan fasilitas yang didapat harus sama dengan yang diberlakukan bagi masyarakat umum. Kalau membayar sesuai BPIH biasa, ya pelayanannya seperti jamaah haji biasa. Begitu juga kalau membayar dengan ongkos setara BPIH khusus," katanya.

Wakil Ketua DPR A Muhaimin Iskandar mengatakan kasus itu perlu ditangani serius. Hari ini rencananya akan digelar rapat khusus pimpinan DPR. Rapat itu akan mengevaluasi keanggotaan tim pengawas.

"Intinya, selain tim pengawas resmi yang ditunjuk DPR, tidak boleh ikut dalam rombongan tim pengawas. Selain pengawas tidak boleh merepotkan panitia haji," kata ketua umum DPP PKB tersebut yang menjadi koordinator Tim Pengawas itu.

Pengawas haji bertugas memantau teknis pelaksanaan haji di lapangan. Berbagai pihak menyangsikan fungsi pengawasan itu karena sudah ada petugas khusus haji, namun DPR beralasan 210 ribu jamaah haji Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus terutama dalam pemondokan haji, distribusi makanan, sampai antisipasi jamaah haji yang tersesat. (jp/nam)