Jakarta, NU Online
Ide pendirian Khilafah Islamiyah (Pemerintahan Islam) yang belakangan semakin sering dikampanyekan oleh kelompok Islam garis keras, mulai mengusik ketenangan umat, kata Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH Khoiruddin Tamhid.
“Kehidupan yang semula tenang, saat ini diusik oleh berbagai persoalan seperti pem-bid’ah-an (mengada-ada dalam beribadah) atau perebutan sarana ibadah, seperti, musola, masjid atau madrasah. Sehingga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah terganggu,” katanya kepada NU Online, di Bandar Lampung, Lampung, Senin (20/8).<>
Khoiruddin menilai, Konferensi Khilafah Internasional yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta, pada 12 Agustus lalu, semakin mempertegas upaya pendirian Khilafah Islamiyah di Indonesia. Hal itu, katanya, jelas sangat berbahaya karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, ujar Khoiruddin, pihaknya mendukung sikap tegas Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi yang menolak gagasan dan sistem tersebut diterapkan di Indonesia. Selain akan mengganggu keutuhan NKRI dan Pancasila, sistem tersebut tidak cocok dengan sikap dasar NU.
“Pertama, sistem khilafah itu hanya terbatas sampai pada Khulafaur Rasyidin (Khalifah Empat), tidak perlu dilanjutkan lagi. Lagi pula, ajaran kelompok itu menolak sistem pemahaman Islam Nusantara yang akrab dengan tradisi lokal. Kedua, secara ideologi dan konstitusi berbeda, sebab NU mengakui konstitusi RI yang ada. Sehingga menolak sistem khilafah yang akan menggugat keabsahan konstitusi,” terangnya.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara dan penjaga keutuhan NKRI, seharusnya bersikap lebih tegas. Jika melihat ancaman terhadap keabsahan dan keutuhan NKRI, pemerintah mestinya melakukan tindakan pencegahan.
“Jangan malah membiarkan dengan alasan demokrasi. Padahal demokrasi harus dijalankan berdasarkan hukum. Kalau ada gerakan demokrasi yang melawan konstitusi harus dicegah. Itu baru bernegara secara benar yang harus dilakukan pemerintah,” tegas Khoiruddin.
Khoiruddin menyatakan, PWNU Lampung tegas melarang warganya terlibat dalam organisasi yang berhaluan transnasional serta menolak diterapkannya sistem khilafah. Karena, katanya, hal itu tidak sesuai dengan paham keagamaan NU dan tidak pula sesuai dengan ideologi dasar NU.
Tugas NU adalah menjaga kerukunan nasional. Dengan demikian kebebasan beragama bisa berjalan dengan baik. Karena itu, NU tidak mau ambil risiko membesarnya potensi konflik terus terjadi, hanya karena adanya suatu kelompok kecil yang memaksakan aspirasinya di tengah mayoritas umat. (amm)
Ide pendirian Khilafah Islamiyah (Pemerintahan Islam) yang belakangan semakin sering dikampanyekan oleh kelompok Islam garis keras, mulai mengusik ketenangan umat, kata Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH Khoiruddin Tamhid.
“Kehidupan yang semula tenang, saat ini diusik oleh berbagai persoalan seperti pem-bid’ah-an (mengada-ada dalam beribadah) atau perebutan sarana ibadah, seperti, musola, masjid atau madrasah. Sehingga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah terganggu,” katanya kepada NU Online, di Bandar Lampung, Lampung, Senin (20/8).<>
Khoiruddin menilai, Konferensi Khilafah Internasional yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta, pada 12 Agustus lalu, semakin mempertegas upaya pendirian Khilafah Islamiyah di Indonesia. Hal itu, katanya, jelas sangat berbahaya karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, ujar Khoiruddin, pihaknya mendukung sikap tegas Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi yang menolak gagasan dan sistem tersebut diterapkan di Indonesia. Selain akan mengganggu keutuhan NKRI dan Pancasila, sistem tersebut tidak cocok dengan sikap dasar NU.
“Pertama, sistem khilafah itu hanya terbatas sampai pada Khulafaur Rasyidin (Khalifah Empat), tidak perlu dilanjutkan lagi. Lagi pula, ajaran kelompok itu menolak sistem pemahaman Islam Nusantara yang akrab dengan tradisi lokal. Kedua, secara ideologi dan konstitusi berbeda, sebab NU mengakui konstitusi RI yang ada. Sehingga menolak sistem khilafah yang akan menggugat keabsahan konstitusi,” terangnya.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara dan penjaga keutuhan NKRI, seharusnya bersikap lebih tegas. Jika melihat ancaman terhadap keabsahan dan keutuhan NKRI, pemerintah mestinya melakukan tindakan pencegahan.
“Jangan malah membiarkan dengan alasan demokrasi. Padahal demokrasi harus dijalankan berdasarkan hukum. Kalau ada gerakan demokrasi yang melawan konstitusi harus dicegah. Itu baru bernegara secara benar yang harus dilakukan pemerintah,” tegas Khoiruddin.
Khoiruddin menyatakan, PWNU Lampung tegas melarang warganya terlibat dalam organisasi yang berhaluan transnasional serta menolak diterapkannya sistem khilafah. Karena, katanya, hal itu tidak sesuai dengan paham keagamaan NU dan tidak pula sesuai dengan ideologi dasar NU.
Tugas NU adalah menjaga kerukunan nasional. Dengan demikian kebebasan beragama bisa berjalan dengan baik. Karena itu, NU tidak mau ambil risiko membesarnya potensi konflik terus terjadi, hanya karena adanya suatu kelompok kecil yang memaksakan aspirasinya di tengah mayoritas umat. (amm)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Gambaran Orang yang Bangkrut di Akhirat
2
Khutbah Jumat: Menjaga Nilai-Nilai Islam di Tengah Perubahan Zaman
3
Khutbah Jumat: Tolong-Menolong dalam Kebaikan, Bukan Kemaksiatan
4
Khutbah Jumat: 2 Makna Berdoa kepada Allah
5
Khutbah Jumat: Membangun Generasi Kuat dengan Manajemen Keuangan yang Baik
6
Rohaniawan Muslim dan Akselerasi Penyebaran Islam di Amerika
Terkini
Lihat Semua
