Konflik Buruh vs Pengusaha Akibat Kurangnya Komunikasi

Jakarta, NU Online
Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) H. Junaidi Ali berpendapat maraknya demo yang dilakukan oleh para buruh belakangan ini sampai para pengusaha Jepang mengeluh kepada Wapres Jusuf Kalla dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara pengusaha dan buruh.

“Buruh melakukan unjuk rasa karena komunikasi tidak jalan. Masing-masih fihak menilai negatif, buruh merasa diekploitasi sedangkan pengusaha menganggap buruh terlalu banyak menuntut,” katanya kepada NU Online, Selasa (11/3).

Dikatakannya, hubungan pengusaha dan buruh saat ini memang tidak dilandasi sebagai sebuah mitra yang saling membantu. Hubungan ini lebih didasarkan pada hubungan eksploitatif, apalagi ketika banyak pengangguran sehingga pengusaha bisa dengan semena-mena melakukan PHK.

“Satu orang di PHK kan sudah banyak yang ngantri di belakangnya karena banyaknya pengangguran,” katanya.

Mengenai keluhan para pengusaha Jepang tersebut, Junaidi menjelaskan kondisi perburuhan di Indonesia dengan di sana memang berbeda karena mereka hanya memiliki satu konfederasi buruh yang bisa mewakili seluruh kelompok pekerja sehingga mudah untuk berkomunikasi sementara di sini, terdapat hampir 100 serikat buruh.

UU No 21 Th 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh memang memungkinkan kebebasan berserikat dengan syarat minimal 10 orang yang tentunya sangat mudah dibuat sehingga organisasi perburuhan menjamur.

Meskipun sudah banyak sekali serikat buruh yang berdiri, namun ia memperkirakan hanya sekitar 40 persen buruh yang mengikutinya. “Sebenarnya pengusaha diuntungkan jika ada serikat pekerjanya. Mereka tinggal berkomunikasi dengan perwakilannya. Kalau nga ada kan semuanya merasa sebagai pemimpin,” tandasnya.

Ia menduga sejumlah demo yang dilakukan oleh para buruh dilakukan di pabrik-pabrik yang tidak memiliki serikat pekerja yang menyebabkan tidak ada komunikasi bipartit antara pengusaha dan buruh yang lancar.

Mengenai rendahnya investasi, Ia berpendapat buruh hanya salah satu faktor diantara yang lainnya ketersediaan infrastruktur, legislasi, kendala birokrasi, pajak dan lainnya. (mkf)