Mojokerto, NU ONline
Sidak makanan dan minuman yang dilakukan oleh tim gabungan Rabu (25/3), belum menyentuh kebutuhan konsumen muslim terhadap kelayakan konsumsi sebuah produk. Terutama terkait kehalalan sebuah produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di pasaran.
Hal ini dikatakan oleh Kasi Urusan Agama Islam (Urais) Departemen Agama Kota Mojokerto Abdul Ghofur. Menurutnya, sidak terhadap mamin juga perlu dilakukan terhadap empat aspek. Yakni, kelayakan produk, masa kedaluarsa (expired), perizinan instansi terkait (BPOM), Depkes dan Dinkes serta kehalalan produk.<>
''Selama ini sidak yang dilakukan hanya terkait kelayakan kemasan, masa kedaluarsa serta perizinan saja. Sayangnya, sidak terkait kehalalan produk tidak pernah dilakukan. Padahal ini juga untuk melindungi konsumen,'' tutur Ghofur.
Padahal, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI tertuang bahwa segala produk yang terjual di pasaran harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan BPOM-MUI. Untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi halal, berhak untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dijualnya.
''Kalau begini memang konsumen harus lebih jeli untuk tidak membeli produk yang tidak ada label halal pada kemasannya,'' tandas Ghofur.
Sidak makanan dan minuman yang dilakukan oleh tim gabungan Rabu (25/3), belum menyentuh kebutuhan konsumen muslim terhadap kelayakan konsumsi sebuah produk. Terutama terkait kehalalan sebuah produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di pasaran.
Hal ini dikatakan oleh Kasi Urusan Agama Islam (Urais) Departemen Agama Kota Mojokerto Abdul Ghofur. Menurutnya, sidak terhadap mamin juga perlu dilakukan terhadap empat aspek. Yakni, kelayakan produk, masa kedaluarsa (expired), perizinan instansi terkait (BPOM), Depkes dan Dinkes serta kehalalan produk.<>
''Selama ini sidak yang dilakukan hanya terkait kelayakan kemasan, masa kedaluarsa serta perizinan saja. Sayangnya, sidak terkait kehalalan produk tidak pernah dilakukan. Padahal ini juga untuk melindungi konsumen,'' tutur Ghofur.
Padahal, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI tertuang bahwa segala produk yang terjual di pasaran harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan BPOM-MUI. Untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi halal, berhak untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dijualnya.
''Kalau begini memang konsumen harus lebih jeli untuk tidak membeli produk yang tidak ada label halal pada kemasannya,'' tandas Ghofur.
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati Sudah Dinonaktifkan
3
Jadwal Puasa Sunnah Selama Mei 2026
4
Warga Geruduk Pesantren Ndholo Kusumo Pati, Tuntut Pengusutan Dugaan Pelecehan Seksual
5
10 Tuntutan BEM SI dalam Aksi Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta
6
Rencana Kenaikan BBM Subsidi, MTI Usul Pemerintah Siapkan Transportasi Umum Murah
Terkini
Lihat Semua
