Kontrak Jamiyah Mengundang Masalah

Brebes, NU Online
Kontrak jamiyah yang ditandatangani oleh para calon pemimpin NU dinilai malah mengundang persoalan baru. Di Jawa Timur kontrak jamiyah berujung pada pemberhentian ketua PWNU dan percepatan Konferensi Wilayah (Konferwil). 

"Buat apa kontrak jamiyah, kalau tidak ada pengawalan yang ketat," ungkap dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga Ketua PCNU Klaten, Jawa Tengah, H. Syamsudin Asrofi di sela-sela Konferwil ke-13 NU Jateng, di Brebes, Ahad (13/7) kemarin.<>

Dikatakannya, hal terpenting dalam menjaga jarak antara NU dengan politik praktis adalah penguatan peran Syuriyah sebagai pengendali, pengawas, pembina Tanfidziyah dalam pelaksanaan roda organisasi.

"Sebenarnya, Tanfidziyah tak bisa apa-apa kalau Syuriyah berperan aktif sebagai pengendali agar tetap pada jalur rel yang digariskan dalam AD/ART NU," ujar Syamsudin tanpa bermaksud mengerdilkan peran Syuriyah NU Jateng dalam kiprahnya selama ini.

Ketua PCNU Salatiga KH Syaefudin Zuhri yang menganggap Kontrak Jamiyah sebagai hal yang tidak penting. "Nggak penting itu, yang lebih penting adalah kontrak individu. Jadi tergantung pada pribadi-pribadi pengurus," tuturnya.

Pendapat yang berbeda disampaikan Wakil Ketua PWNU Jateng periode lalu Ahmad Anas. Menurutnya kontrak jamiyah perlu ditradisikan oleh warga NU, khususnya para peserta Konferwil. "Agar tidak terjadi penyimpangan politik, kontrak jamiyah perlu," ujarnya.

Rais Syuriyah PC NU Kab. Tegal KH Chambali Utsman menanggapi bahwa kontrak Jamiyah diperlukan bila mengacu pada hasil Muktamar NU di Solo tahun 2004. Sayangnya kontrak tersebut hanya dijadikan 'dagelan' saja.

Namun dirinya juga khawatir kontrak jamiyah berimbas tidak sehat. "Kalau ada kontrak jamiyah, sama artinya konferensi meragukan ketua terpilih nantinya. Tapi kalau ada indikasi pengurus tersebut hanya akan menumpangi NU, kontrak jamiyah memang perlu," katanya. (was)