Bangkalan, NU Online
Di tengah semakin memanasnya suhu politik, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan Jawa Timur mengharapkan kepada para ulama dan kiai untuk bersikap netral dalam pemilu mendatang.
Menurut Ketua MUI Bangkalan Mahfud Hadi, pada pemilu kali ini, kiai diharapkan tetap berdiri pada garis netral. Sehingga, masyarakat tetap yakin pada sosok yang ditokohkan tersebut.<>
"Kiai yang baik seharusnya tidak memihak pada partai mana pun, apalagi sampai mengeluarkan semua kemampuannya dengan melibatkan santri untuk mendukung parpol yang didambakannya," kata Mahfud, Rabu (18/3).
Pola pemberian dukungan warga memenangkan pemilu semacam itu disebut Mahfud sebagai tindakan yang terjadi karena larut dalam sebuah kondisi. Hal itu berbahaya karena akan menimbulkan kecurigaan tersendiri dari masyarakat.
"Pimpinan pondok pesantren tentunya dapat menghitung betul kekuatan yang dapat diraih melalui santri dan keluarga santri. Artinya mereka dapat mengerti bahwa masyarakat akan berpikir tentang imbalan atas suatu dukungan terhadap partai tertentu," ungkapnya.
Namun, menurut Hadi, jika mendukung parpol dilakukan atas nama pribadi hukumnya sah-sah saja. Mereka bebas memberikan dukungan terhadap salah satu calon parpol, karena dukungan tersebut hak masing-masing warga menentukan pilihannya. (JP)
Di tengah semakin memanasnya suhu politik, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan Jawa Timur mengharapkan kepada para ulama dan kiai untuk bersikap netral dalam pemilu mendatang.
Menurut Ketua MUI Bangkalan Mahfud Hadi, pada pemilu kali ini, kiai diharapkan tetap berdiri pada garis netral. Sehingga, masyarakat tetap yakin pada sosok yang ditokohkan tersebut.<>
"Kiai yang baik seharusnya tidak memihak pada partai mana pun, apalagi sampai mengeluarkan semua kemampuannya dengan melibatkan santri untuk mendukung parpol yang didambakannya," kata Mahfud, Rabu (18/3).
Pola pemberian dukungan warga memenangkan pemilu semacam itu disebut Mahfud sebagai tindakan yang terjadi karena larut dalam sebuah kondisi. Hal itu berbahaya karena akan menimbulkan kecurigaan tersendiri dari masyarakat.
"Pimpinan pondok pesantren tentunya dapat menghitung betul kekuatan yang dapat diraih melalui santri dan keluarga santri. Artinya mereka dapat mengerti bahwa masyarakat akan berpikir tentang imbalan atas suatu dukungan terhadap partai tertentu," ungkapnya.
Namun, menurut Hadi, jika mendukung parpol dilakukan atas nama pribadi hukumnya sah-sah saja. Mereka bebas memberikan dukungan terhadap salah satu calon parpol, karena dukungan tersebut hak masing-masing warga menentukan pilihannya. (JP)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati Sudah Dinonaktifkan
3
Jadwal Puasa Sunnah Selama Mei 2026
4
Warga Geruduk Pesantren Ndholo Kusumo Pati, Tuntut Pengusutan Dugaan Pelecehan Seksual
5
10 Tuntutan BEM SI dalam Aksi Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta
6
Rencana Kenaikan BBM Subsidi, MTI Usul Pemerintah Siapkan Transportasi Umum Murah
Terkini
Lihat Semua
