PBNU Kembali Bantu Redakan Konflik Palestina

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan kembali membantu mengupayakan peredaan konflik di Palestina menyusul meletusnya bentrokan antara kelompok Hamas dan Fatah di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina, Rabu (13/6).

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengaku, saat ini ia tengah mencoba menghubungi sejumlah petinggi dua kelompok yang selama ini kerap bertikai itu, Hamas dan Fatah. Ia juga menyatakan telah berkomunikasi dengan beberapa ulama di Syria.

“Saya sudah kontak-kontak dengan Cholid Meshaal (Komandan Markas Biro Politik Hamas), tapi belum bisa terhubung karena kondisinya di sana masih panas,” katanya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (18/6).

Namun demikian, Presiden World Confernce on Religions for Peace itu mengungkapkan telah mendapat informasi terbaru dari sejumlah ulama di Syria tentang sebab-sebab bentrokan berdarah tersebut. Menurutnya, didapat informasi bahwa Israel telah ‘bermain’ uang dan kekuasaan di Palestina.

“Informasinya, Israel memberikan bantuan kepada Fatah, dan Fatah mendukung aksi penangkapan sejumlah menteri dan anggota parlemen Palestina dari kelompok Hamas oleh Israel,” Sekretaris Jenderal International Conference on Islamic Scholars itu.

Buntut bentrokan berdarah yang telah memecah pemerintahan persatuan Hamas-Fatah itu, Perdana Menteri Palestina yang dibebastugaskan, Ismail Haniya, Sabtu (16/6) lalu, menunjuk kepala polisi baru setelah kelompoknya, Hamas, menguasai kendali sepenuhnya Jalur Gaza dari faksi saingan mereka, Fatah.

Tawfiq Jaber telah ditunjuk sebagai kepala polisi, selain itu Haniya juga menugaskan Said Fannunah mengubah struktur keamanan nasional yang merupakan alat keamanan utama Palestina.

Langkah itu dilakukan setelah kepala polisi pro-Fatah Jenderal Kamal al-Sheikh melarang anak buahnya di Gaza bekerja sama dengan Hamas, yang menyerbu kubu keamanan Fatah.

Kelompok Hamas mendapatkan kendali penuh atas Gaza, Jumat (15/6), beberapa jam sesudah Presiden Palestina Mahmud Abbas dari Fatah membubarkan kabinet pemerintah persatuan yang baru berumur tiga bulan dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. (rif)