Pemerintah Diminta Tidak Tambah Utang Luar Negeri

Jakarta, NU Online
Pemerintah diminta tidak menambah pinjaman atau utang luar negeri untuk membiayai defisit. Pembiayaan defisit diharapkan berasal dari pemotongan anggaran kementerian/lembaga (k/l).

''Harus ada satu keberanian bahwa dengan kesulitan memperoleh pembiayaan untuk menutup defisit, terutama melalui penerbitan SUN (Surat Utang Negara-red), pemerintah juga harus realistis dengan memotong belanja k/l,'' kata Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/10).<>

Menurut dia, pada kenyataannya belanja k/l tidak pernah mencapai 100 persen sejak beberapa tahun lalu. Tahun ini, sampai September, belanja negara baru mencapai 66 persen. Alasan pemerintah, lanjutnya, adalah penyusunan APBNP 2008 yang dipercepat pada Maret. Padahal, belanja negara biasanya hanya mencapai 92 persen tiap tahun.

''Kalau digelontorkan mendadak di ujung tahun, pasti enggak akan terlalu bagus,'' ujarnya. Menurutnya, pemerintah harus fokus pada anggaran empat bidang yang penting, yaitu, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertahanan. Sementara, belanja-belanja k/l yang tidak perlu harus dipangkas.

Pemerintah juga beralasan, pejabat negara cenderung ketakutan menjadi satuan kerja karena ada ancaman dituduh korupsi. ''Seharusnya, ini yang dilawan kalau enggak macem-macem, kan, enggak ada masalah sebenarnya. Jadi, memang suatu hal yang bagus saat Keppres nomor 80 tahun 2003 akan direvisi,'' paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Panggar DPR Suharso Monoarfa yang menilai pemotongan belanja memang diperlukan. ''Daripada kita berutang, lebih baik mengurangi belanja yang tidak perlu. Tetapi, masalahnya kita tetap perlu memberikan sinyal kepada pasar karena bagaimana pun belanja pemerintah tetap diperlukan,'' ujarnya.

Turun
Selain itu, nilai defisit juga direncanakan turun lagi dari usulan pemerintah 1,3 persen terhadap PDB atau Rp 71,3 triliun. ''Usulan Fraksi PPP diturunkan sampai 1 persen, kalau Fraksi PDIP 0 persen. Sekarang, kan, pembiayannya 71 triliun, kalau jadi 1 persen defisitnya ada pengurangan pembiayaan Rp 36 triliun, menjadi sekitar 35 triliun,'' jelasnya.

Namun, terkait pembiayaan pemerintah dan DPR masih dalam proses pembahasan. Suharso mengusulkan besaran pemotongan anggaran k/l 5 persen. Dalam perhitungannya, pemotongan tersebut akan menghimpun penghematan sekitar Rp 15 sampai 20 triliun. ''Supaya dapat mengurangi penambahan utang,'' singkatnya.

Ia juga menyarankan pembiayaan defisit melalui penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu pendek dan terkait dengan instrumen moneter sehingga BI bisa terlibat. ''SUN yang jatuh tempo kan tetap dibayar dengan tunai, mau tidak mau kita harus sediakan dana Rp 46 triliun. sedangkan SUN baru yang akan dicetak Rp 54,7 triliun, kalau dikurangi dengan usulan saya maka akan ada pengurangan defisit yang akan ditutup dengan SPN,'' jelasnya.

Sementara, sisa pembiayaan Rp 21 triliun yang belum diambil dari bank dunia akan diturunkan. ''Tetapi tidak dijadikan dan hanya dipakai sebagai stand by loan,'' tandasnya. (sm/rif)