Jakarta, NU Online

 

Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Teguh Dwi Nugroho menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi haji dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji.  

 

 

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (20/2/2025). Dalam kesempatan itu Teguh didampingi Deputi bidang Koordinasi Pelayanan Haji dalam Negeri BP Haji H Puji Raharjo.  

 

 

Kegiatan itu juga diikuti oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Perwakilan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.  

 

 

Dalam pertemuan tersebut, BP Haji menyoroti pentingnya strategi pemberdayaan ekonomi haji yang tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya haji, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

 

 

BP Haji dalam hal ini menyiapkan empat langkah strategis yang akan diterapkan. Pertama, maksimalisasi pemanfaatan asrama haji. BP Haji berencana meningkatkan okupansi hunian asrama haji dengan pemasaran yang lebih agresif, peningkatan kualitas layanan, serta kerja sama operasi (KSO) dengan pihak swasta perhotelan.  

 

 

“Selain itu, fasilitas klinik kesehatan di asrama haji akan dioptimalkan untuk layanan umum, dan toko haji (Hajj Store) akan dibuka sebagai pusat penjualan perlengkapan haji,” ujarnya.

 

Kedua, peningkatan ekspor barang kebutuhan jamaah haji dan umrah. BP Haji menargetkan peningkatan ekspor produk konsumsi jamaah ke Arab Saudi, dengan menitikberatkan pada bahan makanan yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi.  

 

 

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar haji dan umrah,” ungkap Teguh. 

 

 

Ketiga, pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Hal ini untuk menekan biaya akomodasi haji. BP Haji berencana membangun kompleks perhotelan Kampung Haji yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun. 

 

 

“Hotel ini akan digunakan untuk jamaah haji selama musim haji dan melayani jamaah umrah di luar musim haji, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengurangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan peningkatan pendapatan negara,” tuturnya. 

 

 

Keempat, penyembelihan hewan dam dan kurban di Tanah Air. Salah satu langkah inovatif BP Haji adalah mengalihkan penyembelihan hewan dam dan kurban ke Indonesia. 

 

 

“Hal ini bertujuan untuk mendukung industri peternakan nasional, memberdayakan peternak lokal, serta menyediakan daging berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan,” paparnya.

 

 

Teguh mengatakan, dengan berbagai strategi tersebut, BP Haji berharap dapat mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih mandiri secara ekonomi, transparan, dan berkelanjutan. 

 

 

Dukungan dari Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat mempercepat implementasi program ini demi kemaslahatan jamaah haji Indonesia.

 

 

Sebelumnya, BP Haji juga mengusulkan penerapan konsep one stop services dalam layanan haji untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.  

 

 

Menurutnya, layanan haji yang spesifik dan teknis seharusnya berada dalam satu entitas dengan otoritas penuh agar kebijakan bisa diimplementasikan dengan cepat tanpa hambatan birokrasi.  

 

 

“Oleh karena itu, BP Haji mengusulkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kementerian/Badan Haji dan Umrah untuk mewujudkan tata kelola haji yang lebih efisien, terintegrasi, akuntabel, dan profesional,” pungkasnya.