Jakarta, NU Online

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Hj Alissa Qotrunnada Muawaroh (Alissa Wahid) kembali mengingatkan bahwa komunitas Gusdurian telah komitmen untuk tidak terlibat politik praktis.

Ia lantas mempersilakan, para penggerak komunitas Gusdurian di daerah-daerah untuk memilih atas nama pribadi, alias tidak mengatasnamakan Gusdurian sebagai organisasi. 

"Silakan mendukung dan memilih atas pertimbangan pribadi, jangan bawa nama organisasi Gusdurian ya. Jaringan Gusdurian tetap komit untuk tidak terlibat politik praktis. Perjuangan kita jangka panjang, bukan untuk urusan 5 tahunan," tegas Alissa melalui twitter, dikutip NU Online, Sabtu (2/9/2023).

Putri sulung almaghfurlah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengajak para penggerak Gusdurian untuk sama-sama menjaga nama baik yang sudah dibangun selama belasan tahun.

"Mari kita jaga baik-baik konsistensi menjaga kesepakatan kita selama 13 tahun ini. Ruang kerja kita bersama rakyat, bukan dengan politisi," tegasnya.

Secara tegas, Alissa pun mengingatkan bahwa kredibilitas Jaringan Gusdurian akan berkurang manakala ada satu komunitas di daerah yang menyeret nama Gusdurian untuk urusan dukung-mendukung politik praktis.

"Satu saja komunitas Gusdurian lokal membawa nama JGD (Jaringan Gusdurian) untuk dukung-mendukung politik praktis, seluruh jaringan kita akan berkurang kredibilitasnya," tegas perempuan yang juga salah seorang Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Cuitan Alissa di atas merupakan lanjutan dari cuitan sebelumnya yang membahas soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang untuk memeriksa Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar terkait kasus di Kementerian Ketenagakerjaan pada 2012 silam.

Alissa mengunggah gambar tangkapan layar sebuah berita yang tayang pada Jumat (1/9/2023). Ia kemudian membubuhi komentar. Menurutnya, negara memang wajib memeriksa siapa pun yang korupsi. Namun, ia mengingatkan agar hukum tak dijadikan sebagai alat untuk menjegal siapa saja yang hendak bertarung pada kontestasi politik.

"Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi negara untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang menjahati rakyat. Di sisi lain, (walau saya bermasalah dengan Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa," tegas Alissa.

Ia mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap upaya pengungkapan kasus tapi untuk menjegal pihak lain. Sebab hal itu sama dengan menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia.   

"Segala kasus siapa pun yang diungkap untuk main jegal-jegalan, saya tidak setuju. Itu menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia, hanya untuk kepentingan lima tahunan. Semoga tidak ada," tulis Alissa dalam cuitannya itu.

Meski pihak Cak Imin kerap memandang rendah Gusdurian, tetapi Alissa menegaskan bahwa Gusdurian tetap bersikukuh menjalankan keteladanan Gus Dur, yakni tak pernah terpikir untuk membalas dendam.

"Walaupun cs-nya Cak Imin meremehkan Gusdurian yang katanya cuma 150 orang saja, setidaknya kami keukeuh mengambil keteladanan Gus Dur untuk bersikap adil dan memikirkan Indonesia, tidak mikir hanya balas dendam, tidak menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan," pungkasnya.