Warta
FKB: Penyimpangan Penyelenggaraan Haji Tak Perlu Dipolitisasi
Rabu, 8 Oktober 2008 | 22:21 WIB
Jakarta, NU Online
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI menilai, jika terjadi penyimpangan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, tak perlu dipolitisasi. Jika sudah ada bukti dan data terjadinya penyimpangan, langsung saja diungkapkan.
"Kalau masalah hukum sebaiknya dibawa ke hukum. Terlalu melelahkan jika hal ini sampai dipolitisasi, apalagi ini sudah dekat Pemilu," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari FKB, Badriyah Fayumi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).<>
Badriyah mengaku tidak tahu menahu dan tidak mau tahu mengenai berbagai tender seputar urusan haji. Alasannya, dia tidak ingin mengingkari tugas aslinya sebagai anggota dewan.
"Ini soal bagaimana kita menempatkan hak dan kewajiban kita dalam dewan legislasi ini, jadi saya tidak tahu menahu soal tender dan korupsi itu," ujarnya.
Namun, secara garis besar, Badriyah menyatakan bahwa di masa mendatang PPIH dalam menjalankan perannya harus lebih terbuka. Hal ini bertujuan agar tidak ada persepsi negatif dari masyarakat.
"Buat PPIH, besok-besok harus bisa transparan, menjalankan semua sesuai prosedur dan yang terpenting jangan sampai membebani masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Soeripto menyatakan banyak penyimpangan yang terjadi terkait penanganan ibadah haji di Komisi VIII DPR. Mulai biaya penyelenggaraan hingga anggaran pendukung (pemondokan dan katering). (ini/rif)
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI menilai, jika terjadi penyimpangan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, tak perlu dipolitisasi. Jika sudah ada bukti dan data terjadinya penyimpangan, langsung saja diungkapkan.
"Kalau masalah hukum sebaiknya dibawa ke hukum. Terlalu melelahkan jika hal ini sampai dipolitisasi, apalagi ini sudah dekat Pemilu," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari FKB, Badriyah Fayumi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).<>
Badriyah mengaku tidak tahu menahu dan tidak mau tahu mengenai berbagai tender seputar urusan haji. Alasannya, dia tidak ingin mengingkari tugas aslinya sebagai anggota dewan.
"Ini soal bagaimana kita menempatkan hak dan kewajiban kita dalam dewan legislasi ini, jadi saya tidak tahu menahu soal tender dan korupsi itu," ujarnya.
Namun, secara garis besar, Badriyah menyatakan bahwa di masa mendatang PPIH dalam menjalankan perannya harus lebih terbuka. Hal ini bertujuan agar tidak ada persepsi negatif dari masyarakat.
"Buat PPIH, besok-besok harus bisa transparan, menjalankan semua sesuai prosedur dan yang terpenting jangan sampai membebani masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Soeripto menyatakan banyak penyimpangan yang terjadi terkait penanganan ibadah haji di Komisi VIII DPR. Mulai biaya penyelenggaraan hingga anggaran pendukung (pemondokan dan katering). (ini/rif)
