Jakarta, NU Online
Ketua DPR Agung Laksono menungkapkan, ia yakin tak akan ada politisasi dalam Mahkamah Konstitusi (MK) meski terdapat dua anggota parlemen di dalamnya, yakni Mahfud MD (Fraksi Kebangkitan Bangsa) dan Akil Mochtar (Fraksi Partai Golkar).
Dia menilai, dua pakar Hukum Tata Negara itu memiliki integritas, kapabilitas dan kemampuan yang cukup. Sehingga kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Mereka, katanya, diharapkan tampil sebagai negarawan untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan politik.<>
"Sebab, dalam setiap pengambilan keputusan, sembilan hakim MK tentu akan berdebat dan berargumen dengan yang lainnya. Sedangkan hakim MK dari DPR yang memiliki latar belakang politisi hanya dua. Jadi, kita yakin, meski seorang politisi, mereka tidak akan mempolitisasi MK," tandas Agung Laksono di Jakarta, Ahad (16/3).
Soal apakah tokoh PKB dan Partai Golkar itu akan mundur dari DPR dan parpol masing-masing, jika aturannya seperti itu, kata Agung, maka mereka harus segara membuat surat pengunduran diri. Pihaknya menyambut baik keputusan Komisi III yang telah selesai melakukan seleksi hakim MK pada waktunya.
"Pilihan komisi III tentu yang terbaik. Tinggal menunggu hakim MK dari Presiden dan MK," tutur Agung.
Khusus posisi Mahfud MD di DPR akan digantikan Ketua MUI dan Ketua DPC PKB Sampang, Madura, yaitu Achmad Mubasyir Mahfudz sesuai Dapil Jatim X (Pamekasan, Sampang). Sedangkan sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB wakil Mahfud terdiri H Umar Wahid (adik Gus Dur) dan Ali Masykur Musa yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.
DPP PKB dan FKB DPR akan melakukan rapat pleno, agar tidak terjadi kekosongan di DPR RI maupun di LPP PKB. Karena itu, baik FKB maupun LPP PKN sejak sekarang kata Ketua FKB DPR A. Effendy Choirie, harus segera melakukan konsolidasi dan membangun strategi pemenangan PKB dari pusat hingga daerah.
“Insya Allah suara PKB akan bertambah besar,” tutur Ketua DPP PKB itu optimis. (fkb/rif)
Ketua DPR Agung Laksono menungkapkan, ia yakin tak akan ada politisasi dalam Mahkamah Konstitusi (MK) meski terdapat dua anggota parlemen di dalamnya, yakni Mahfud MD (Fraksi Kebangkitan Bangsa) dan Akil Mochtar (Fraksi Partai Golkar).
Dia menilai, dua pakar Hukum Tata Negara itu memiliki integritas, kapabilitas dan kemampuan yang cukup. Sehingga kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Mereka, katanya, diharapkan tampil sebagai negarawan untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan politik.<>
"Sebab, dalam setiap pengambilan keputusan, sembilan hakim MK tentu akan berdebat dan berargumen dengan yang lainnya. Sedangkan hakim MK dari DPR yang memiliki latar belakang politisi hanya dua. Jadi, kita yakin, meski seorang politisi, mereka tidak akan mempolitisasi MK," tandas Agung Laksono di Jakarta, Ahad (16/3).
Soal apakah tokoh PKB dan Partai Golkar itu akan mundur dari DPR dan parpol masing-masing, jika aturannya seperti itu, kata Agung, maka mereka harus segara membuat surat pengunduran diri. Pihaknya menyambut baik keputusan Komisi III yang telah selesai melakukan seleksi hakim MK pada waktunya.
"Pilihan komisi III tentu yang terbaik. Tinggal menunggu hakim MK dari Presiden dan MK," tutur Agung.
Khusus posisi Mahfud MD di DPR akan digantikan Ketua MUI dan Ketua DPC PKB Sampang, Madura, yaitu Achmad Mubasyir Mahfudz sesuai Dapil Jatim X (Pamekasan, Sampang). Sedangkan sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB wakil Mahfud terdiri H Umar Wahid (adik Gus Dur) dan Ali Masykur Musa yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.
DPP PKB dan FKB DPR akan melakukan rapat pleno, agar tidak terjadi kekosongan di DPR RI maupun di LPP PKB. Karena itu, baik FKB maupun LPP PKN sejak sekarang kata Ketua FKB DPR A. Effendy Choirie, harus segera melakukan konsolidasi dan membangun strategi pemenangan PKB dari pusat hingga daerah.
“Insya Allah suara PKB akan bertambah besar,” tutur Ketua DPP PKB itu optimis. (fkb/rif)
